28.9 C
Jakarta
Friday, November 22, 2024

46 Ribu Calon Jamaah Tunggu Kepastian Umrah

Sedikitnya 46 ribu calon jamaah umrah menunggu
hasil lobi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi. Mereka adalah calon jamaah
yang terdaftar dalam penyelenggaraan umrah hingga periode Juni mendatang.

Kasubdit Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji
Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M. Noer Alya Fitra mengatakan, jumlah detail
calon jamaah umrah yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi umrah (NPU)
mencapai 46.620 orang.

Jumlah tersebut terhitung untuk jadwal
pemberangkatan mulai 28 Februari lalu sampai Juni 2020. ”Calon jamaah umrah itu
terdaftar dalam 598 unit PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah, Red) dan
berangkat menggunakan 20 maskapai,’’ kata dia kemarin (1/3).

Pejabat yang akrab disapa Nafit itu
menjelaskan, maskapai Saudia Airlines mendominasi dengan jumlah jamaah 16.177
orang atau 34,7 persen. Disusul Lion Air dengan 10.209 jamaah (21,9 persen) dan
Garuda Indonesia sejumlah 6.819 jamaah (14,63 persen). Sisanya menggunakan
penerbangan lain seperti Oman Air, Etihad, Emirates, Flynas, Citylink, Turkish
Airlines, AirAsia, Scoot, dan lainnya.

Kemenag memang mengimbau PPIU untuk tidak
membuka pendaftaran jamaah umrah baru. Dengan demikian, pihak travel bisa fokus
menangani jamaah yang sudah terdaftar. Misalnya, dengan mengatur penjadwalan
ulang dan lainnya.

Meski ada imbauan untuk tidak membuka
pendaftaran baru, Kemenag tidak menutup aplikasi sistem komputerisasi
pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (siskopatuh). Nafit mengatakan,
sistem tersebut tidak ditutup karena fungsinya tidak hanya untuk melaporkan
pendaftaran jamaah umrah baru. Tetapi, melalui aplikasi itu, travel bisa
melaporkan hasil pengubahan jadwal penerbangan. ”Kepada PPIU untuk sementara
diimbau untuk tidak menerima pendaftaran jamaah terlebih dahulu. Kami
menyarankan kepada bank penerima setoran biaya perjalanan umrah juga membantu
untuk sementara tidak melakukan penerimaan biaya umrah,’’ jelasnya.

Imbauan Kemenag tersebut direspons beragam
oleh asosiasi travel umrah dan haji khusus. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara
Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menuturkan, pihaknya tidak
menjual paket umrah untuk jadwal perjalanan sebulan ke depan. ”Untuk
menghindari risiko terdampak aturan visanya,’’ katanya.

Baca Juga :  Gerindra: Pemerintah Harus Pastikan Dapur Rakyat Tetep Ngebul

Meski demikian, paket perjalanan umrah dengan
jadwal perjalanan Mei-Juni masih aman untuk dijual. Termasuk penjualan paket
umrah di bulan Ramadan. Syam mengatakan, paket umrah di bulan Ramadan
sebenarnya tidak terlalu ramai di Indonesia. Sebab, harganya cenderung lebih
mahal daripada bulan-bulan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum Silaturahmi
Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Muharom Ahmad mengatakan, dalam situasi
seperti saat ini, PPIU memang tidak menerima pendaftaran jamaah umrah terlebih
dahulu. Secara syariat Islam juga tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang
belum pasti atau gharar. ”Kalaupun pada saatnya kembali dibuka, boleh jadi ada
ketentuan baru yang menimbulkan biaya baru. Yang belum disepakati antara PPIU
dan jamaah,’’ jelasnya.

Dia mengakui bahwa menjelang Ramadan,
pendaftaran jamaah umrah biasanya naik. Namun, tidak ada jaminan apakah saat
Ramadan nanti akses penerbangan umrah sudah dibuka kembali.

Di bagian lain, pemerintah Australia menyusul
Arab Saudi dengan memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diwaspadai
akibat virus korona. Total ada 14 negara, termasuk Indonesia, yang masuk daftar
negara itu. Di antaranya, Kamboja, Hongkong, Iran, Italia, dan Jepang.
Kemudian, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand. Selain itu, Tiongkok,
khususnya Provinsi Hubei.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku
Faizasyah merespons sedikit soal keputusan pemerintah Australia itu. ’’Pihak
Australia yang sepatutnya menjelaskan pertimbangan di balik pemberitahuan
tersebut,’’ katanya tadi malam.

Dia menjelaskan, bila merujuk laporan WHO dan
keterangan Kementerian Kesehatan Indonesia, hingga saat ini status Indonesia
masih green zone.

Bali Terpukul, Pariwisata Jatim Tumbuh

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengakui bahwa industri pariwisata di
Indonesia terdampak Covid-19 alias virus korona. Salah satu destinasi wisata
yang paling merasakan dampaknya adalah Bali.

Baca Juga :  Teroris FA Ngaku Pengurus Muhammadiyah, Kadiv Humas: Itu Tidak Benar!

Salah satu tolok ukur lesunya pariwisata di
Bali adalah tingkat hunian hotel di Bali. Sejak awal tahun, pemesanan 40 ribu
kamar hotel di Bali dibatalkan. ”Nilai kerugian yang dirasakan industri
perhotelan akibat pembatalan pemesanan itu mencapai Rp 1 triliun,” katanya.

Selama beberapa tahun terakhir, ungkap
Hariyadi, pariwisata Bali mengandalkan kunjungan wisatawan asal Tiongkok.
Selama dua bulan terakhir, hanya terdapat 180 ribu turis Tiongkok yang
berkunjung ke Bali dengan rata-rata pengeluaran USD 1.100 per orang.

Destinasi favorit turis asal Tiongkok lainnya,
yakni Manado, juga merasakan dampaknya. Okupansi kamar hotel sebelum serangan
virus mampu mencapai 70 persen. ”Kini tingkat huniannya melorot hingga 30
sampai 40 persen,” ucapnya.

Di sisi lain, destinasi-destinasi wisata di
Jawa dan Makassar minim dampak Covid-19. Sebab, destinasi wisata di Jawa
dikunjungi lebih banyak turis domestik daripada turis asing. Bahkan, khusus
untuk Jawa Timur (Jatim), kunjungan wisatanya justru tumbuh sekitar 5 persen.

Menurut Hariyadi, kenaikan jumlah kunjungan
wisata di Jatim dipengaruhi wisatawan domestik yang memilih mengalihkan rencana
liburan dari Bali ke Bromo, Malang, Batu, Banyuwangi, serta kota-kota wisata
lain di Jatim. ”Masyarakat sekarang cenderung takut pergi berlibur ke luar
negeri dan memilih lokasi wisata antarprovinsi. Pilihannya sebagian besar ke
Jatim,” urainya.

Sementara itu, kemarin (1/3) pemerintah
merealisasikan janjinya untuk memberikan diskon terhadap tiket-tiket
penerbangan ke sepuluh destinasi wisata andalan. Sebanyak 430 ribu tiket
pesawat didiskon hingga 50 persen mulai kemarin. Kendati belum memegang data
terbaru, PHRI optimistis insentif tersebut mampu menjaga kelangsungan hidup
sektor pariwisata di Indonesia.(jpc)

 

Sedikitnya 46 ribu calon jamaah umrah menunggu
hasil lobi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi. Mereka adalah calon jamaah
yang terdaftar dalam penyelenggaraan umrah hingga periode Juni mendatang.

Kasubdit Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji
Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M. Noer Alya Fitra mengatakan, jumlah detail
calon jamaah umrah yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi umrah (NPU)
mencapai 46.620 orang.

Jumlah tersebut terhitung untuk jadwal
pemberangkatan mulai 28 Februari lalu sampai Juni 2020. ”Calon jamaah umrah itu
terdaftar dalam 598 unit PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah, Red) dan
berangkat menggunakan 20 maskapai,’’ kata dia kemarin (1/3).

Pejabat yang akrab disapa Nafit itu
menjelaskan, maskapai Saudia Airlines mendominasi dengan jumlah jamaah 16.177
orang atau 34,7 persen. Disusul Lion Air dengan 10.209 jamaah (21,9 persen) dan
Garuda Indonesia sejumlah 6.819 jamaah (14,63 persen). Sisanya menggunakan
penerbangan lain seperti Oman Air, Etihad, Emirates, Flynas, Citylink, Turkish
Airlines, AirAsia, Scoot, dan lainnya.

Kemenag memang mengimbau PPIU untuk tidak
membuka pendaftaran jamaah umrah baru. Dengan demikian, pihak travel bisa fokus
menangani jamaah yang sudah terdaftar. Misalnya, dengan mengatur penjadwalan
ulang dan lainnya.

Meski ada imbauan untuk tidak membuka
pendaftaran baru, Kemenag tidak menutup aplikasi sistem komputerisasi
pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (siskopatuh). Nafit mengatakan,
sistem tersebut tidak ditutup karena fungsinya tidak hanya untuk melaporkan
pendaftaran jamaah umrah baru. Tetapi, melalui aplikasi itu, travel bisa
melaporkan hasil pengubahan jadwal penerbangan. ”Kepada PPIU untuk sementara
diimbau untuk tidak menerima pendaftaran jamaah terlebih dahulu. Kami
menyarankan kepada bank penerima setoran biaya perjalanan umrah juga membantu
untuk sementara tidak melakukan penerimaan biaya umrah,’’ jelasnya.

Imbauan Kemenag tersebut direspons beragam
oleh asosiasi travel umrah dan haji khusus. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara
Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menuturkan, pihaknya tidak
menjual paket umrah untuk jadwal perjalanan sebulan ke depan. ”Untuk
menghindari risiko terdampak aturan visanya,’’ katanya.

Baca Juga :  Gerindra: Pemerintah Harus Pastikan Dapur Rakyat Tetep Ngebul

Meski demikian, paket perjalanan umrah dengan
jadwal perjalanan Mei-Juni masih aman untuk dijual. Termasuk penjualan paket
umrah di bulan Ramadan. Syam mengatakan, paket umrah di bulan Ramadan
sebenarnya tidak terlalu ramai di Indonesia. Sebab, harganya cenderung lebih
mahal daripada bulan-bulan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum Silaturahmi
Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Muharom Ahmad mengatakan, dalam situasi
seperti saat ini, PPIU memang tidak menerima pendaftaran jamaah umrah terlebih
dahulu. Secara syariat Islam juga tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang
belum pasti atau gharar. ”Kalaupun pada saatnya kembali dibuka, boleh jadi ada
ketentuan baru yang menimbulkan biaya baru. Yang belum disepakati antara PPIU
dan jamaah,’’ jelasnya.

Dia mengakui bahwa menjelang Ramadan,
pendaftaran jamaah umrah biasanya naik. Namun, tidak ada jaminan apakah saat
Ramadan nanti akses penerbangan umrah sudah dibuka kembali.

Di bagian lain, pemerintah Australia menyusul
Arab Saudi dengan memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diwaspadai
akibat virus korona. Total ada 14 negara, termasuk Indonesia, yang masuk daftar
negara itu. Di antaranya, Kamboja, Hongkong, Iran, Italia, dan Jepang.
Kemudian, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand. Selain itu, Tiongkok,
khususnya Provinsi Hubei.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku
Faizasyah merespons sedikit soal keputusan pemerintah Australia itu. ’’Pihak
Australia yang sepatutnya menjelaskan pertimbangan di balik pemberitahuan
tersebut,’’ katanya tadi malam.

Dia menjelaskan, bila merujuk laporan WHO dan
keterangan Kementerian Kesehatan Indonesia, hingga saat ini status Indonesia
masih green zone.

Bali Terpukul, Pariwisata Jatim Tumbuh

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengakui bahwa industri pariwisata di
Indonesia terdampak Covid-19 alias virus korona. Salah satu destinasi wisata
yang paling merasakan dampaknya adalah Bali.

Baca Juga :  Teroris FA Ngaku Pengurus Muhammadiyah, Kadiv Humas: Itu Tidak Benar!

Salah satu tolok ukur lesunya pariwisata di
Bali adalah tingkat hunian hotel di Bali. Sejak awal tahun, pemesanan 40 ribu
kamar hotel di Bali dibatalkan. ”Nilai kerugian yang dirasakan industri
perhotelan akibat pembatalan pemesanan itu mencapai Rp 1 triliun,” katanya.

Selama beberapa tahun terakhir, ungkap
Hariyadi, pariwisata Bali mengandalkan kunjungan wisatawan asal Tiongkok.
Selama dua bulan terakhir, hanya terdapat 180 ribu turis Tiongkok yang
berkunjung ke Bali dengan rata-rata pengeluaran USD 1.100 per orang.

Destinasi favorit turis asal Tiongkok lainnya,
yakni Manado, juga merasakan dampaknya. Okupansi kamar hotel sebelum serangan
virus mampu mencapai 70 persen. ”Kini tingkat huniannya melorot hingga 30
sampai 40 persen,” ucapnya.

Di sisi lain, destinasi-destinasi wisata di
Jawa dan Makassar minim dampak Covid-19. Sebab, destinasi wisata di Jawa
dikunjungi lebih banyak turis domestik daripada turis asing. Bahkan, khusus
untuk Jawa Timur (Jatim), kunjungan wisatanya justru tumbuh sekitar 5 persen.

Menurut Hariyadi, kenaikan jumlah kunjungan
wisata di Jatim dipengaruhi wisatawan domestik yang memilih mengalihkan rencana
liburan dari Bali ke Bromo, Malang, Batu, Banyuwangi, serta kota-kota wisata
lain di Jatim. ”Masyarakat sekarang cenderung takut pergi berlibur ke luar
negeri dan memilih lokasi wisata antarprovinsi. Pilihannya sebagian besar ke
Jatim,” urainya.

Sementara itu, kemarin (1/3) pemerintah
merealisasikan janjinya untuk memberikan diskon terhadap tiket-tiket
penerbangan ke sepuluh destinasi wisata andalan. Sebanyak 430 ribu tiket
pesawat didiskon hingga 50 persen mulai kemarin. Kendati belum memegang data
terbaru, PHRI optimistis insentif tersebut mampu menjaga kelangsungan hidup
sektor pariwisata di Indonesia.(jpc)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru