JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengusulkan agar tugas akhir skripsi diganti
dengan pengabdian desa.
Menteri Desa, PDTT, Abdul Halim
Iskandar mengatakan, bawha sistem pendidikan pengabdian mahasiswa di desa bisa
menjadi syarat lulus dari perguruan tinggi.
“Bagaimana kalau tugas akhirnya
boleh digantikan dengan pengabdian di desa selama empat bulan, selesai itu
kinerjanya diverifikasi kemudian lulus,†kata Halim, Jumat (31/1)
Usul tersebut tak lepas dari
kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan Mendikbud, Nadiem Makarim. Dalam
program tersebut mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar kampus
seperti pengabdian di desa selama dua semester.
“Selama satu semester itu
mahasiswa bisa mengabdi di desa. Kemudian mahasiswa kembali ke kampus, membuat
laporan, kegiatannya diverifikasi, dan selesai.
Namun, Halim belum dapat
memastikan kapan kebijakan ini bakal mulai diberlakukan. Menurutnya, saat ini
gagasan tersebut masih dikaji.
Selain itu, ia juga mengusulkan
agar juga pemerintah memberi apresiasi berupa gelar sarjana bagi kepala desa
berprestasi. Penghargaan ini diusulkan diberikan untuk kades yang suskes
memimpin dan membangun desanya selama satu periode dengan segudang prestasi.
“Kades berprestasi satu periode
diberi apresiasi untuk dikonversi jadi SKS (satuan kredit semester). Bisa
ditambah dengan SKS yang diperoleh dari kuliah, lalu dia berhak menyandang
gelar sarjana,†terangnya.
Menurut Halim, tidak semua orang
mudah mengukir prestasi selama enam tahun masa kepemimpinan kades. Sehingga,
kades tersebut layak mendapat penghargaan berupa gelar sarjana.
“Narasi saya sederhana. Enam
tahun berprestasi setidaknya setara dengan S1. Bahkan yang S1 belum tentu bisa
memimpin rakyat secara baik,†ujarnya.
Untuk merealisasikan rencana itu,
dalam waktu dekat Kemendes PDTT juga akan mengundang sekitar 100 rektor
perguruan tinggi untuk diskusi terkait gagasan tersebut.
“Para rektor dikumpulkan untuk
merumuskan konsep program Kampus Merdeka khusus untuk desa, dalam forum
Perguruan Tinggi Desa (Pertides),†katanya.
Pada akhirnya, lanjut Halim,
Kampus Merdeka untuk desa akhirnya menjadi program baru Kemendes PDTT. Forum Pertides
nantinya bakal bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud).
“Kita kumpulkan Pertides ini,
kita ajak diskusi selama dua hari, bagaimana implementasi program Kampus
Merdeka khususnya proyek desa di dalam pelaksanaan pembangunan desa,†tuturnya.
Atas gagasan tersebut, Pelaksana
Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt Dirjen Dikti) Kemendikbud, Nizam
mengatakan, akan mempersiapkan dosen untuk turun ke desa. Tujuannya, agar
mahasiswa yang tengah melakukan pengabdian di desa bisa menjalankan tugas
dengan sempurna.
“Kita akan fasilitasi untuk
linking, untuk industri teknis terkait desa tersebut. Kemudian bagaimana
menyinergikan antara program di banyak kementerian untuk bersama melangkah pada
arah yang sama,†kata Nizam.
Nizam menjelaskan, secara teknis
nantinya peran dosen layaknya pembimbing. Dosen diharapkan mampu mengarahkan
mahasiswa.
“Bisa nanti bentuknya dosen
pembimbing magang, dosen pembimbing skripsi, macam-macam. Itu bisa
berkolaborasi dalam misi tadi. Kemerdekaan mahasiswa memiliki peluang tadi,â€
terangnya.
Sedangkan bagi dosen yang mampu
mengeksekusi program ini juga bakal disertifikasi. Namun semua dikembalikan
bagaimana pihak kampus dalam menanggapi dan menjalankan program Kampus Merdeka
untuk Desa.
“Jadi kita ingin berdayakan
kampus dengan inovasinya dengan kreativitasnya. Pemerintah cukup memberikan
rambu-rambunya saja. Jadi jangan sampai ini jadi program abal-abal,â€
pungkasnya. (der/fin/kpc)