JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi
Pomolango menyebut Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga yang luar
biasa. Hal ini sebagai bentuk sindiran terhadap ICW yang menyebut 2019 sebagai
tahun kehancuran bagi KPK, salah satunya dengan terpilihnya lima komisioner masa
jabatan 2019-2023.
Nawawi mempertanyakan dasar predikat
yang diberikan ICW tersebut. Padahal, kata Nawawi, dirinya dan keempat pimpinan
lain belum efektif bekerja.
“Luar biasa ‘ICW’ di era bung
Kurnia (Ramadhana). Mampu menilai kami sebagai yang terburuk di saat kami belum
bekerja,†kata Nawawi ketika dikonfirmasi, Senin (30/12).
Nawawi menilai, ICW saat ini
secara kelembagaan semakin hebat, cerdas, dan paling benar. “Tapi Insya Allah
pastinya kami tidak membutuhkannya di masa depan,†kata Nawawi.
Ia pun menyatakan, pihaknya tidak
akan hadir dalam diskusi atau kegiatan yang melibatkan ICW. Karena, menurut
dia, Pimpinan KPK yang disebut terburuk tidak pantas duduk bersanding dengan
orang-orang hebat di ICW.
“Karena rasanya malu kami yang
terburuk ini harus duduk berdiskusi dengan yang paling hebat, paling cerdas,
seperti beliau,†tutur Nawawi.
Sebelumnya, Peneliti ICW Kurnia
Ramadhana menyebut 2019 sebagai tahun terburuk bagi pemberantasan korupsi di
Indonesia. Ia juga menyatakan, 2019 juga menjadi tahun kehancuran bagi KPK yang
disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta anggota DPR RI.
Kurnia menyebut, pemerintah dan
DPR berhasil meloloskan lima figur pimpinan KPK yang dinilai ICW sebagai
pimpinan terburuk sepanjang sejarah KPK karena dihasilkan dari proses seleksi
yang banyak menuai persoalan.
Pasalnya, dikatakan Kurnia,
Pimpinan KPK Jilid V dipilih berdasarkan proses seleksi yang menuai persoalan.
Bahkan, sambungnya, jajaran panitia seleksi (pansel) saat itu dituding memiliki
konflik kepentingan.
“Selain itu terkesan pansel
ahistoris dengan keberadaan KPK yang mana mereka diasumsikan publik memberikan
karpet merah kepada penegak hukum untuk menjadi Pimpinan KPK,†ucap Kurnia.
Tak hanya itu, Kurnia menyebut,
proses seleksi juga dilakukan tanpa berlandaskan asas integritas. Alhasil, kata
dia, figur yang diduga pernah melanggar etik justru terpilih menjadi ketua
lembaga antirasuah.
“Apalagi sekarang dia terkena isu
rangkap jabatan dan ini menunjukkan yang bersangkutan tidak pantas menjadi
Pimpinan KPK,†tandasnya. (riz/gw/fin/kpc)