SAMPIT, PROKALTENG.CO – Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta lebih selektif dalam menentukan program pembangunan pada 2027. Keterbatasan anggaran daerah menuntut efisiensi agar setiap kegiatan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, Muhammad Kurniawan Anwar, menegaskan pentingnya skala prioritas. Menurutnya, dinas tidak perlu mengajukan banyak usulan jika tidak diimbangi kepastian realisasi dan manfaat konkret.

“Tidak usah banyak usulan, tetapi yang konkret saja. Sebab, ketika anggaran ditetapkan, usulan yang banyak pun belum tentu semuanya bisa terdanai,” ujar Kurniawan saat pembahasan pagu indikatif APBD 2027.
Alokasi anggaran Dinas Perikanan Kotim pada 2027 diperkirakan hanya sebesar Rp5,7 miliar. Angka ini turun signifikan dibanding alokasi 2025 yang mencapai Rp10 miliar dan 2026 sebesar Rp6 miliar.
Kurniawan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) objektif dalam menyaring usulan belanja. Ia menekankan agar anggaran difokuskan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya.

Selain itu, DPRD mendorong pemerintah daerah lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program Kampung Nelayan Merah Putih. Kotim dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi lokasi utama program tersebut, bukan sekadar wilayah penyangga.
“Potensi Kotim, baik dari jumlah penduduk maupun perputaran ekonomi, perlu menjadi pertimbangan. Kita berharap dengan koordinasi yang baik, masyarakat bisa memperoleh manfaat pembangunan yang lebih besar,” pungkasnya.(bah/kpg)
SAMPIT, PROKALTENG.CO – Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta lebih selektif dalam menentukan program pembangunan pada 2027. Keterbatasan anggaran daerah menuntut efisiensi agar setiap kegiatan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, Muhammad Kurniawan Anwar, menegaskan pentingnya skala prioritas. Menurutnya, dinas tidak perlu mengajukan banyak usulan jika tidak diimbangi kepastian realisasi dan manfaat konkret.

“Tidak usah banyak usulan, tetapi yang konkret saja. Sebab, ketika anggaran ditetapkan, usulan yang banyak pun belum tentu semuanya bisa terdanai,” ujar Kurniawan saat pembahasan pagu indikatif APBD 2027.
Alokasi anggaran Dinas Perikanan Kotim pada 2027 diperkirakan hanya sebesar Rp5,7 miliar. Angka ini turun signifikan dibanding alokasi 2025 yang mencapai Rp10 miliar dan 2026 sebesar Rp6 miliar.
Kurniawan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) objektif dalam menyaring usulan belanja. Ia menekankan agar anggaran difokuskan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya.

Selain itu, DPRD mendorong pemerintah daerah lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program Kampung Nelayan Merah Putih. Kotim dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi lokasi utama program tersebut, bukan sekadar wilayah penyangga.
“Potensi Kotim, baik dari jumlah penduduk maupun perputaran ekonomi, perlu menjadi pertimbangan. Kita berharap dengan koordinasi yang baik, masyarakat bisa memperoleh manfaat pembangunan yang lebih besar,” pungkasnya.(bah/kpg)