SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan mengevaluasi keberadaan sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik. Menyusul temuan dalam hasil reses DPRD Kotim. Terkait minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar pada tahun ajaran 2026/2027.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Umar Kaderi. Mengatakan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan memetakan sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik. Langkah tersebut diperlukan untuk menentukan kebijakan yang tepat agar penyelenggaraan pendidikan tetap efektif dan merata.
“Kami akan evaluasi dan petakan sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Jika memang sudah tidak ada siswanya, maka akan dikonversikan atau dialihkan ke sekolah terdekat. Khususnya yang berada di lingkungan perusahaan PBS,” kata Umar Kaderi, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurutnya, persoalan minimnya jumlah murid tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi juga ditemukan pada sejumlah sekolah yang berada di kecamatan dan desa terpencil. Kondisi serupa juga terjadi pada sekolah negeri maupun sekolah yang berada di kawasan perusahaan perkebunan besar swasta (PBS).
Pemkab Kotim, lanjut Umar, akan melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kondisi masing-masing sekolah. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan, termasuk kemungkinan pengalihan peserta didik ke sekolah terdekat apabila suatu sekolah sudah tidak lagi memiliki siswa.
Umar menjelaskan. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi menurunnya jumlah murid di sejumlah sekolah negeri, adalah meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah yang dikelola perusahaan perkebunan.
Sekolah-sekolah tersebut dinilai menjadi pilihan sebagian masyarakat karena umumnya tidak membebani biaya pendidikan, sekaligus didukung tenaga pengajar dan fasilitas yang dianggap cukup memadai.
Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah memastikan peningkatan mutu sekolah negeri tetap menjadi prioritas. Upaya itu dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik, pembenahan sarana dan prasarana, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan hingga ke wilayah pelosok.
Umar menambahkan, apabila hasil evaluasi menemukan sekolah yang benar-benar sudah tidak memiliki peserta didik, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan melakukan penutupan atau penggabungan sekolah sebagai bagian dari penataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
Namun, kebijakan tersebut tidak akan mengabaikan hak siswa untuk memperoleh pendidikan. Peserta didik yang terdampak akan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah terdekat sehingga proses belajar tetap berlangsung.
“Kami ingin memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, kualitas guru, fasilitas sekolah dan pemerataan layanan pendidikan akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah,” tegas Umar.(bah/kpg)
