27.1 C
Jakarta
Saturday, November 23, 2024

Mendikbud Dijabat Nadiem, Muhammadiyah Bantah Pihaknya Tak Puas

Muhammadiyah
menghormati Presiden Joko Widodo yang telah menyusun Kabinet Indonesia Maju.
Karenanya, ormas Islam yang dipimpin oleh Haedar Nashir itu membantah keras
rumor yang menyebutkan bahwa tak puasa dengan keputusan Jokowi.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan,
komposisi Kabinet Indonesia Maju yang disusun oleh Jokowi sudah sangat baik.
Satu kader Muhammadiyah yakni Muhadjir Effendy duduk dalam jajaran menteri
Jokowi sebagai Menko PMK.

“Muhammadiyah menghormati Presiden Joko Widodo dan berterima
kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden sebagai
Menko PMK,” ujar Dadang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/10).

Lebih lanjut, Dadang juga menjelaskan, jika ada pernyataan
sejumlah kader Muhammadiyah terkait komposisi menteri di Kabinet Indonesia
Maju, maka itu tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau
Muhammadiyah secara keseluruhan.

Ditegaskannya, pernyataan-pernyataan dan tanggapan yang
dikeluarkan oleh kader Muhammadiyah selain yang disampaikan oleh Ketua Umum PP
Muhammadiyah, Haedar Nashir bukanlah sikap resmi dari Muhammadiyah.

“Kami (pimpinan pusat Muhammadiyh) mengimbau agar para anggota
atau kader Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar
Kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan
garis kebijakan PP Muhammadiyah,” tegas Dadang.

Baca Juga :  Aturan Baru, ASN di Daerah Level 4 Wajib 100 Persen WFH

Dadang mengimbau, kader Muhammadiyah tak mengeluarkan
pernyataan-peryataan politik seputar Kabinet atau masalah nasional lainnya yang
tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah.

“Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah
sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau
pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam
sebagai agama rahmatan lil-‘alamin,” ujar dia.

Dia juga menambahkan jika Muhammadiyah adalah sebuah gerakan
kemasyarakatan dan bukanlah sebuah organisasi politik yang berorientasi
kekuasaan.

“Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah
sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan
untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai
agama rahmatan lil-‘alamin,” tandas Dadang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi
Salim mengatakan, ia kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebab, Jokowi tak menunjuk perwakilan dari Muhammadiyah untuk mengisi pos di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Baca Juga :  Haedar Nashir: Kader Muhammadiyah Tak Boleh Memiliki Pandangan Miopik

Fahmi Salim juga mengaku pihaknya merasa terkejut dengan
keputusan Jokowi memilih Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, apalagi dengan latar
businessman atau entrepreneur.

“Sangat-sangat kaget. Tapi yang jelas Muhammadiyah ini tidak
pernah minta dan tidak pernah juga meminta target. Tidak pernah memberikan
patokan harus begini-begini, itu dibalikkan kepada Presiden,” kata Fahmi pada
diskusi di kawasan Wahid Hasyim.

Fahmi menyebut pendidikan di Indonesia bukan hanya mengenai
persoalan teknologi atau prediksi masa depan. Menurutnya yang terpenting dalam
dunia pendidikan bagaimana membangun morilitas generasi penerus bangsa.

“Muhammadiyah pusat pendidikan kita merasa bahwa ini sangat
bersinggungan dengan hajat yang sangat besar dan kepentingan yang besar untuk
mengelola pendidikan Indonesia. Karena masalah bicara tentang moralitas, karena
inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Nah jadi bukan hanya
persoalan teknologi,” kata dia.(jpg)

 

Muhammadiyah
menghormati Presiden Joko Widodo yang telah menyusun Kabinet Indonesia Maju.
Karenanya, ormas Islam yang dipimpin oleh Haedar Nashir itu membantah keras
rumor yang menyebutkan bahwa tak puasa dengan keputusan Jokowi.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan,
komposisi Kabinet Indonesia Maju yang disusun oleh Jokowi sudah sangat baik.
Satu kader Muhammadiyah yakni Muhadjir Effendy duduk dalam jajaran menteri
Jokowi sebagai Menko PMK.

“Muhammadiyah menghormati Presiden Joko Widodo dan berterima
kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden sebagai
Menko PMK,” ujar Dadang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/10).

Lebih lanjut, Dadang juga menjelaskan, jika ada pernyataan
sejumlah kader Muhammadiyah terkait komposisi menteri di Kabinet Indonesia
Maju, maka itu tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau
Muhammadiyah secara keseluruhan.

Ditegaskannya, pernyataan-pernyataan dan tanggapan yang
dikeluarkan oleh kader Muhammadiyah selain yang disampaikan oleh Ketua Umum PP
Muhammadiyah, Haedar Nashir bukanlah sikap resmi dari Muhammadiyah.

“Kami (pimpinan pusat Muhammadiyh) mengimbau agar para anggota
atau kader Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar
Kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan
garis kebijakan PP Muhammadiyah,” tegas Dadang.

Baca Juga :  Aturan Baru, ASN di Daerah Level 4 Wajib 100 Persen WFH

Dadang mengimbau, kader Muhammadiyah tak mengeluarkan
pernyataan-peryataan politik seputar Kabinet atau masalah nasional lainnya yang
tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah.

“Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah
sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau
pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam
sebagai agama rahmatan lil-‘alamin,” ujar dia.

Dia juga menambahkan jika Muhammadiyah adalah sebuah gerakan
kemasyarakatan dan bukanlah sebuah organisasi politik yang berorientasi
kekuasaan.

“Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah
sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan
untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai
agama rahmatan lil-‘alamin,” tandas Dadang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi
Salim mengatakan, ia kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebab, Jokowi tak menunjuk perwakilan dari Muhammadiyah untuk mengisi pos di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Baca Juga :  Haedar Nashir: Kader Muhammadiyah Tak Boleh Memiliki Pandangan Miopik

Fahmi Salim juga mengaku pihaknya merasa terkejut dengan
keputusan Jokowi memilih Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, apalagi dengan latar
businessman atau entrepreneur.

“Sangat-sangat kaget. Tapi yang jelas Muhammadiyah ini tidak
pernah minta dan tidak pernah juga meminta target. Tidak pernah memberikan
patokan harus begini-begini, itu dibalikkan kepada Presiden,” kata Fahmi pada
diskusi di kawasan Wahid Hasyim.

Fahmi menyebut pendidikan di Indonesia bukan hanya mengenai
persoalan teknologi atau prediksi masa depan. Menurutnya yang terpenting dalam
dunia pendidikan bagaimana membangun morilitas generasi penerus bangsa.

“Muhammadiyah pusat pendidikan kita merasa bahwa ini sangat
bersinggungan dengan hajat yang sangat besar dan kepentingan yang besar untuk
mengelola pendidikan Indonesia. Karena masalah bicara tentang moralitas, karena
inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Nah jadi bukan hanya
persoalan teknologi,” kata dia.(jpg)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru