PROKALTENG.CO – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Aloysius Donanto H.W. mendorong jurnalis dan akademisi di Kalimantan untuk ikut membangun optimisme ekonomi di tengah ketidakpastian global dan derasnya arus informasi era post-reality.
Pesan itu disampaikan Aloysius saat kegiatan Capacity Building Opinion Maker Wilayah Kalimantan yang digelar di Malang, Jawa Timur, Rabu (6/5/2026). Forum tersebut membahas penguatan komunikasi dan pengelolaan ekspektasi publik terhadap kondisi ekonomi Kalimantan.
Menurut Aloysius, saat ini informasi berkembang sangat cepat hingga kerap melampaui realitas sebenarnya. Karena itu, media dan akademisi memiliki peran strategis dalam membangun perspektif yang positif dan konstruktif di tengah masyarakat.
“Kesamaan perspektif antara media dan akademisi dapat memberikan dampak signifikan dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah pusat saat ini terus mengarahkan kebijakan untuk mendorong Indonesia menjadi lebih baik. Namun, kepercayaan publik terhadap kebijakan tersebut harus terus dijaga melalui komunikasi yang tepat.
Aloysius juga menyoroti posisi strategis Kalimantan sebagai lumbung pangan sekaligus lumbung energi nasional. Seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), wilayah Kalimantan diproyeksikan menjadi penyuplai utama kebutuhan pangan dan energi nasional.
Meski begitu, kondisi tersebut juga memunculkan tantangan tersendiri bagi daerah di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil.
Dalam kesempatan itu, Aloysius mengingatkan bahwa nilai tukar rupiah saat ini bergerak sangat dinamis sehingga masyarakat perlu lebih bijak dalam mengelola transaksi dan pengeluaran.
“Kita perlu sama-sama menyikapi nilai tukar rupiah. Pengelolaan transaksi harus bijak, mana yang perlu didahulukan,” katanya.
Dia menilai penyampaian informasi ekonomi kepada publik harus dilakukan dengan cara yang mudah dipahami agar tidak memunculkan keresahan di masyarakat.
Selain persoalan nilai tukar, BI juga mencermati mulai munculnya dampak perlambatan ekonomi di Kalimantan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.
Karena itu, menurut Aloysius, diperlukan respons kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian global saat ini.
“Tantangan ekonomi tidak hanya soal kestabilan harga. Jangan melihat dari satu perspektif saja, tetapi juga dari sisi lainnya,” tutupnya. (tim)
