NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Tuntutan kebun plasma 20 persen kembali mencuat di Kabupaten Lamandau. Puluhan warga Desa Batu Kotam mendatangi manajemen PT Menthobi Makmur Lestari (MML) untuk menagih realisasi hak mereka yang dinilai belum jelas hingga kini.
Audiensi panas antara warga Batu Kotam dan PT MML itu berlangsung Rabu (15/4/2026), difasilitasi langsung Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra. Pemerintah daerah turun tangan karena sengketa plasma 20 persen ini sudah berlarut-larut selama beberapa tahun.
Penjabat Kepala Desa Batu Kotam, Alpiansyah, menegaskan warga menuntut hak yang selama ini belum terpenuhi, termasuk kompensasi Rp 2,5 juta per bulan sejak 2018 serta ganti rugi lahan dan hasil panen.
“Warga menegaskan, kewajiban plasma 20 persen itu bukan pilihan. Itu amanat regulasi. Kalau dilanggar, bisa berujung sanksi berat sampai pencabutan HGU,” ujarnya.
Tokoh masyarakat, MJ Febiansyah, menambahkan warga juga meminta standarisasi perhitungan plasma untuk lahan seluas 81 hektare agar disamakan dengan Desa Guci, terhitung sejak Januari 2018 hingga Desember 2025.
“Kami minta keputusan pasti dari manajemen pusat PT MML. Kami beri tenggat sampai akhir Mei 2026 harus sudah ada keputusan final, lalu dilanjutkan rapat untuk eksekusi,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan PT MML, Komaludin, menyebut pihaknya belum bisa mengambil keputusan di lokasi. Semua poin hasil pertemuan akan dibawa ke manajemen pusat untuk dikaji.
“Perusahaan akan membuka ruang musyawarah kembali pada akhir Mei sesuai kesepakatan hari ini,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra memastikan pemerintah daerah akan mengawal penuh penyelesaian konflik ini. Ia bahkan akan membentuk tim khusus yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan OPD terkait.
Tim tersebut akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan inventarisasi agar data yang digunakan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Pemda akan mengawal sampai ada kesepakatan yang adil bagi masyarakat tanpa mengabaikan iklim investasi. Harus ada penyelesaian nyata agar konflik tidak berlarut dan kesejahteraan warga terjamin,” tegasnya. (bib)
