PROKALTENG.CO – BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah dalam mewujudkan 10.000 hunian pekerja sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) pada 15 Oktober 2025 lalu.
Program ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang memberi mandat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) dalam bentuk Griya Pekerja, hunian layak dan terjangkau bagi tenaga kerja Indonesia.
Langkah awal dukungan tersebut diwujudkan lewat pencanangan pengembangan Griya Pekerja di Gedung Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pembangunan ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan hunian sewa bagi pekerja yang dekat dengan lokasi kerja dan transportasi umum.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa penyediaan hunian pekerja adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga kerja.
“Langkah ini merupakan upaya bersama sebagai wujud komitmen kita terhadap mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama di kawasan strategis seperti Pasar Minggu. Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkomitmen untuk menghadirkan setidaknya lima titik hunian bagi sepuluh ribu pekerja,” ujar Muhaimin.
Ia juga mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar program pemberdayaan pekerja dapat berjalan menyeluruh mulai dari peningkatan kapasitas, produktivitas, hingga kesejahteraan keluarga.
Senada dengan hal itu, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang melanjutkan proyek Griya Pekerja seperti di Batam.
“Apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi inspirasi bagi lembaga lain untuk ikut bergotong royong menyelesaikan persoalan hunian pekerja,” katanya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menjelaskan bahwa program Griya Pekerja menjadi bagian penting dari perlindungan menyeluruh bagi peserta.
“Kami tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kerja, tapi juga membantu meringankan beban hidup dengan menyediakan hunian yang layak dan terjangkau. Inilah bentuk kehadiran negara untuk pekerja Indonesia,” tegasnya.
Berdasarkan master plan Griya Pekerja 2025–2029, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan di lima wilayah industri strategis. Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dengan total lebih dari 2.100 kamar baru yang mampu menampung sekitar 8.500 pekerja pada 2029.
Selain menekan biaya hidup pekerja, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal di sekitar kawasan industri. Hunian layak bagi pekerja akan membuka peluang usaha, memperkuat daya beli masyarakat, dan menciptakan ekosistem sosial yang produktif serta inklusif.
“Griya Pekerja bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol nyata dari komitmen kita dalam menghadirkan kesejahteraan berkelanjutan. Kami ingin memastikan pekerja Indonesia tumbuh dan berkembang bersama demi kemajuan bangsa,” tutup Pramudya.
Menambahkan hal itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya, Subhan Adinugroho, menilai bahwa program Griya Pekerja akan memberi dampak positif yang luas, termasuk bagi daerah di luar Jawa.
“BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, termasuk kami di Palangka Raya, siap mendukung penuh inisiatif ini. Harapannya, program serupa juga dikembangkan di wilayah dengan potensi industri baru agar semakin banyak pekerja yang bisa menikmati hunian layak,” ujarnya. (tim)