Menpora Desak KOI dan KONI Akhiri Dualisme 4 Cabor

Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir kembali memberikan ultimatum kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat terkait dualisme sejumlah federasi cabang olah raga. Erick ingin persoalan tersebut rampung sebelum tahun berganti.

Saat ini ada sejumlah federasi cabor yang mengalami dualisme kepengurusan. Setidaknya ada empat yang bermasalah, yakni cabor tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw.

Dualisme kepengurusan itu diketahui sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan khusus tenis meja saat ini ada tiga kepengurusan. Akibatnya, para atlet jadi korban permasalahan federasi kepengurusan karena tidak bisa membawa nama bangsa bertanding di berbagai ajang internasional.

Erick Thohir sebagai Menpora RI, menyoroti persoalan dualisme kepengurusan. Hal itu pun jadi fokus dan prioritas pemerintah untuk segera diselesaikan, demi terwujudnya kedigdayaan Indonesia di pentas olahraga dunia sesuai Asta Cita Presiden Prabowo.

“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya kita bisa bicara mengenai PON, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade akan seperti apa,” ujar Menpora Erick dalam keterangan resminya, Selasa (4/11).

Menpora Erick pun mengimbau agar KOI dan KONI mengambil peran strategis untuk bisa berembuk dan mendorong penyelesaian sengketa kepengurusan pada empat cabor tersebut, secara musyawarah dan mufakat sesuai Undang-Undang Keolahragaan. Hal itu tertuang dalam surat yang dikirimkan Menpora kepada Ketua Umum KOI dan KONI pada 1 Oktober lalu.

Erick juga memberikan batas waktu penyelesaian sengketa paling lambat tiga bulan sejak surat dikirimkan, yaitu sampai akhir Desember 2025. Jika tidak juga beres, maka Kemenpora yang akan mengambil alih dan menyelesaikannya.

“Kami di Kemenpora telah melakukan introspeksi dengan perbaikan tata kelola internal, maka kami ingin KOI, KONI dan para pengurus federasi olah raga juga bisa melakukan introspeksi masing-masing,” katanya.

“Dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena musyawarah adalah landasan membangun bangsa dan negara,” tambah Erick.

Nah kini sebulan berlalu dan KOI, KONI serta para pengurus cabor hanya memiliki sisa waktu dua bulan untuk menindaklanjuti tugas menyelesaikan dualisme di tubuh federasi empat cabang olah raga tersebut. Erick dengan tegas tak akan memberikan kelonggaran untuk mengatasi masalah tersebut.

“Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga ini. Jika sampai akhir tahun tidak kunjung tuntas, maka kami Kemenpora akan mengambil alih dan membuat keputusan untuk menyelamatkan para atlet kita, menyelamatkan prestasi olah raga kita,” jelas Erick.

“Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban. Maka saya ingatkan kembali kepada para pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan ego masing-masing demi kejayaan olah raga kita,” tutup Menpora.(jpc)

Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir kembali memberikan ultimatum kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat terkait dualisme sejumlah federasi cabang olah raga. Erick ingin persoalan tersebut rampung sebelum tahun berganti.

Saat ini ada sejumlah federasi cabor yang mengalami dualisme kepengurusan. Setidaknya ada empat yang bermasalah, yakni cabor tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw.

Dualisme kepengurusan itu diketahui sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan khusus tenis meja saat ini ada tiga kepengurusan. Akibatnya, para atlet jadi korban permasalahan federasi kepengurusan karena tidak bisa membawa nama bangsa bertanding di berbagai ajang internasional.

Erick Thohir sebagai Menpora RI, menyoroti persoalan dualisme kepengurusan. Hal itu pun jadi fokus dan prioritas pemerintah untuk segera diselesaikan, demi terwujudnya kedigdayaan Indonesia di pentas olahraga dunia sesuai Asta Cita Presiden Prabowo.

“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya kita bisa bicara mengenai PON, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade akan seperti apa,” ujar Menpora Erick dalam keterangan resminya, Selasa (4/11).

Menpora Erick pun mengimbau agar KOI dan KONI mengambil peran strategis untuk bisa berembuk dan mendorong penyelesaian sengketa kepengurusan pada empat cabor tersebut, secara musyawarah dan mufakat sesuai Undang-Undang Keolahragaan. Hal itu tertuang dalam surat yang dikirimkan Menpora kepada Ketua Umum KOI dan KONI pada 1 Oktober lalu.

Erick juga memberikan batas waktu penyelesaian sengketa paling lambat tiga bulan sejak surat dikirimkan, yaitu sampai akhir Desember 2025. Jika tidak juga beres, maka Kemenpora yang akan mengambil alih dan menyelesaikannya.

“Kami di Kemenpora telah melakukan introspeksi dengan perbaikan tata kelola internal, maka kami ingin KOI, KONI dan para pengurus federasi olah raga juga bisa melakukan introspeksi masing-masing,” katanya.

“Dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena musyawarah adalah landasan membangun bangsa dan negara,” tambah Erick.

Nah kini sebulan berlalu dan KOI, KONI serta para pengurus cabor hanya memiliki sisa waktu dua bulan untuk menindaklanjuti tugas menyelesaikan dualisme di tubuh federasi empat cabang olah raga tersebut. Erick dengan tegas tak akan memberikan kelonggaran untuk mengatasi masalah tersebut.

“Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga ini. Jika sampai akhir tahun tidak kunjung tuntas, maka kami Kemenpora akan mengambil alih dan membuat keputusan untuk menyelamatkan para atlet kita, menyelamatkan prestasi olah raga kita,” jelas Erick.

“Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban. Maka saya ingatkan kembali kepada para pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan ego masing-masing demi kejayaan olah raga kita,” tutup Menpora.(jpc)