PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan sinergitas koordinasi penanganan konflik sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel M Bahalap Palangka Raya Kamis kemarin (30/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Brigjen Pol. Andi Muhammad Pastika Gading. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, serta para kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam menangani potensi konflik sosial yang mungkin terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menekankan pentingnya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas daerah.
“Penanganan konflik sosial memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Kita harus mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif,” ujar Rizky.
Ia berharap. Melalui kegiatan ini, seluruh pihak dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai penanganan konflik sosial dan mampu mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Dikatakan Rizky Aditya Putra. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergitas dengan pemerintah provinsi dan aparat keamanan, dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Kabupaten Lamandau.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lamandau. Partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik sosial,” kata Bupati Rizky Aditya Putra.
Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam penanganan konflik sosial di Kalimantan Tengah, sehingga tercipta situasi yang aman, damai, dan kondusif bagi pembangunan daerah. (bib)