PALANGKA RAYA โ Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh
Pemerintah Pusat, mendapat penolakan dari Anggota DPRD Kalteng Bryan Iskandar.
Bahkan, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kalteng ini, pastikan akan ikut melakukan aksi
unjuk rasa di Jakarta menolak kenaikan iuran BPJS tersebut.
Bryan Iskandar menegaskan, menolak keras kenaikan iuran
BPJS Kesehatan khusus untuj kelas 3. Menurutnya, penolakan tersebut wujud
perlindungan kepada rakyat.ร โPeserta BPJS kelas 1 & 2 mungkin saya tidak
terlalu khawatir untuk dinaikan. Namun untuk kelas 3, saya sangat khawatir dan
sangat tidak setuju jika Iuran dinaikan. Sebab, mereka memiliki kemampuan
ekonomi menengah kebawah,โ ucap Bryan.
Alasan pemerintah menaikan iuran lantaran defisit anggaran,
maka menjadi pertanyaan dia bagaimana BPJS Kesehatan bisa defisit anggaran.
โIni menjadi pertanyaan saya sebagai wakil rakyat.
Defisit anggaran ini harus dibuka ke publik secara transparan, apa yang menjadi
penyebab dan akar masalahnya itu terjadi,โ ujarnya.
Kenaikan yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut membuat
masyarakat menjerit. โJangan tiba-tiba ingin menaikan anggaran begitu
saja. Rakyat juga ikut membayar iuran dan rakyat kecil kemampuannya serba
terbatas. Jadi jangan bebani semua pada rakyat,โ tegasnya.
Dia juga tidak sepakat dengan Direktur Keuangan BPJS
Kesehatan Kemal Imam Santoso, yang mengatakan bahwa salah satu penyebab lain
terjadinya defisit keuangan adalah dikarenakan adanya sekitar 15 juta peserta
menunggak pembayaran iuran BPJS.
โRasa-rasanya enggak fair bila tunggakan 15 juta
peserta BPJS Kesehatan harus ditanggung oleh semua peserta yang jumlahnya per
bulan Mei 2019, sudah mencapai 221.580.743 Jiwa. Saya meminta kepada Pemerintah
jangan mengambil langkah sendiri, apalagi ini masalah hidup rakyat kecil,รขโฌยimbuhnya.
รขโฌลJika pemerintah tetap ngotot menaikan iuran BPJS maka saya
akan ikut langsung demo besar-besaran bersama serikat buruh tanggal 2 Oktober
nanti di Jakarta sebagai bentuk pembelaan bagi rakyat kecil,โ tandasnya.
(arj)