SAMPIT, PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti kondisi memprihatinkan SDN 1 Tumbang Tilap di Kecamatan Bukit Santuai yang setiap tahun terendam banjir hingga empat sampai lima kali. Banjir tersebut bukan hanya mengganggu proses belajar mengajar, tapi juga merusak fasilitas sekolah yang sebagian besar masih berbahan kayu.
Anggota Komisi III DPRD Kotim, Sihol Parningotan Lumban Gaol, mendesak pemerintah daerah segera turun tangan menangani persoalan ini. Ia menilai kondisi sekolah yang kerap terendam sudah darurat dan tidak boleh terus dibiarkan.
“Masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak terulang lagi. Minggu depan kami akan melaksanakan reses selama satu minggu, dan saya berharap pihak sekolah bisa menyampaikan langsung persoalan ini kepada anggota DPRD dari dapil lima,” ujar Gaol, Selasa (14/10/2025).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses akan menjadi bahan penting dalam penyusunan program prioritas daerah pada anggaran berikutnya. Ia juga meminta pihak sekolah segera mengirim surat resmi ke Komisi III DPRD Kotim, disertai foto dan dokumentasi kondisi sekolah, agar bisa dijadikan bahan kajian teknis oleh pemerintah daerah.
“Data visual penting sebagai dasar pemerintah menentukan langkah yang tepat—apakah sekolah perlu direlokasi ke tempat lebih tinggi, atau cukup dengan meninggikan lantai bangunan,” jelasnya.
Sihol menambahkan, banjir musiman sudah menjadi persoalan lama di wilayah pedalaman Kotim, terutama di daerah sepanjang aliran sungai. Namun, dengan semakin berkembangnya akses darat, menurutnya sudah saatnya dilakukan penataan ulang tata ruang agar fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa tidak lagi berada di zona rawan banjir.
“Ke depan, semua fasilitas publik sebaiknya dibangun di kawasan aman dan bebas banjir. Jangan biarkan anak-anak belajar dalam kondisi seperti ini,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kotim melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah rusak atau tidak layak pakai, agar perbaikan bisa dilakukan secara terencana dan tidak menunggu viral di media sosial.
“Kalau pendataan rutin dilakukan, kita bisa menentukan skala prioritas pembangunan dengan lebih tepat. Jangan tunggu rusak parah baru bergerak,” tandasnya.
Diketahui, banjir terakhir di SDN 1 Tumbang Tilap terjadi pada 10–16 September 2025, dengan ketinggian air mencapai selutut hingga sepinggang orang dewasa. Kegiatan belajar terpaksa dihentikan sementara, dan siswa belajar dari rumah.
Sekolah itu hanya memiliki tiga ruang kelas berbahan kayu, serta memanfaatkan rumah guru dan bekas WC bantuan PNPM sebagai ruang tambahan. Lantai bangunan cepat lapuk akibat sering terendam air.
“Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi ini, karena anak-anak di pedalaman juga berhak mendapatkan tempat belajar yang aman dan layak,” tutup Sihol. (bah)