PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah, Andi Arsyad, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan perumahan yang layak huni di Kalimantan Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinergi Penanganan Permasalahan Perumahan Perkotaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, di Aula Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (16/7/2025).
Menurut Andi, kolaborasi lintas instansi sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan di sektor perumahan, termasuk keterbatasan akses air minum dan sanitasi, backlog kepemilikan rumah, hingga peran pemerintah daerah dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Banyak isu strategis yang perlu kita hadapi bersama, mulai dari ketersediaan lahan hingga pembiayaan perumahan. Karena itu, kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan program perumahan berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain membahas tantangan, kegiatan ini juga menghasilkan penandatanganan Berita Acara Alih Kelola Penanganan Kawasan Permukiman antara BP3KP, BPBPK, dan Disperkimtan Prov. Kalteng. Penandatanganan tersebut menandai komitmen bersama dalam memperkuat kelembagaan dan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Acara juga dirangkai dengan penyerahan simbolis bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hasil kolaborasi dengan Real Estate Indonesia (REI) di Palangka Raya. Program ini menjadi bagian dari Program Nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat.
Andi menegaskan, langkah sinergis ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045, di mana Kalimantan Tengah berperan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara serta pusat pengembangan pangan dan konservasi. (mmckalteng)