NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melakukan evaluasi kinerja camat untuk memastikan peningkatan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, ini menjadi ajang menilai capaian, hambatan, sekaligus merumuskan strategi perbaikan.
Evaluasi triwulan III tahun 2025 tersebut digelar di Aula Setda Kabupaten Lamandau, Jumat (3/10). Dalam forum itu, seluruh camat diminta memaparkan perkembangan kerja, mulai dari penyerapan anggaran, penanganan kemiskinan ekstrem, penataan pasar desa, pembentukan Koperasi Merah Putih, capaian retribusi, hingga tindak lanjut temuan Inspektorat. Isu pendidikan, kesehatan, dan masalah umum lainnya di wilayah kecamatan juga masuk dalam pembahasan.
Wakil Bupati Abdul Hamid menegaskan, camat adalah garda terdepan pemerintah daerah. Mereka tidak hanya berfungsi menyampaikan laporan, tetapi dituntut proaktif menghadirkan solusi.
“Camat harus mampu mengidentifikasi persoalan di wilayahnya, sekaligus menawarkan langkah konkret untuk mengatasinya. Itu yang membedakan pemimpin lapangan dengan sekadar penyampai informasi,” ucapnya.
Dalam arahannya, Abdul Hamid menekankan percepatan penanganan stunting, pengelolaan aset daerah, optimalisasi pajak daerah termasuk pajak sarang burung walet, hingga pengembangan program plasma berkelanjutan. Menurutnya, isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius agar target pembangunan bisa tercapai.
“Stunting adalah prioritas utama. Kita harus pastikan anak-anak Lamandau mendapat gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi penerimaan pajak daerah akan memperkuat pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Lamandau berharap koordinasi antarperangkat daerah semakin solid, pelayanan masyarakat lebih optimal, serta pembangunan di 2025 berjalan sesuai rencana. Abdul Hamid juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara camat dan kepala OPD. Forum ini menjadi wadah bertukar pandangan, menyampaikan masukan, sekaligus menyepakati tindak lanjut terhadap isu-isu prioritas daerah. (bib)