PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar sosialisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tingkat Provinsi Tahun 2025, di Aula Bawi Bahalap Kantor Dinas P3APPKB Provinsi, Rabu (1/10/2025).
Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng,Linae Victoria Aden, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu fokus pembangunan yang terus didorong pemerintah.
Perempuan, menurutnya, tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga subjek utama penggerak perubahan di masyarakat.
“Diperlukan wadah, mekanisme, serta jaringan layanan yang dapat memastikan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara adil dan setara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Linae menyebut keberadaan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan sangat penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor.
“Sehingga layanan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun perlindungan dapat tersampaikan secara efektif,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini bertujuan menyatukan langkah antar pemangku kepentingan serta menguatkan peran organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung program pemberdayaan perempuan di Kalteng.
“Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kolaborasi nyata untuk mempercepat pemberdayaan perempuan, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta menciptakan masyarakat Kalimantan Tengah yang bermartabat, berdaya saing, dan sejahtera,” terangnya.
Plt. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Suryanto mewakili panitia penyelenggara menyampaikan tujuan utama kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang peran, fungsi, dan mekanisme layanan perlindungan perempuan dan anak.
”Meningkatkan akses pemanfaatan layanan, membangun koordinasi lintas sektor, serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta penanganan kasus kekerasan,”imbuhnya.
Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 25 peserta yang terdiri dari organisasi lintas profesi, keagamaan, akademisi, aktivis, dan organisasi terkait lainnya. (mmckalteng)