Sekretariat DPR
menganggarkan pin emas bagi para anggota dewan yang baru periode 2019-2024.
Nominal pin emas tersebut mencapai Rp 5,5 miliar.
Menanggapi hal
tersebut, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi),
Lucius Karus ‎mengatakan, yang dilakukan Sekretariat DPR tidak mencerminkan
efisiensi. Sehingga ini hanyalah pemborosan yang menghaburkan uang negara.
‎â€Kalau bicara soal
efisiensi, jelas pengadaan PIN emas itu merupakan sebuah praktik yang tidak
efisien,†ujar Lucius kepada JawaPos.com, Sabtu (24/8).
Lecius mengatakan,
tidak efisien tersebut karena fungsi pin itu sendiri hanyalah sebagai atribut
pengenal.‎ Dengan fungsi sesempit itu, pembuatan pin berbahan dasar emas jelas
sebuah pemborosan.
“Karena dengan emas
atau bukan pin itu tetap tak lebih dari sekedar atribut semata,†katanya.
Bertambah tidak
relevan penggunaan pin emas itu karena sebagai wakil rakyat, mestinya tanda
khusus agar dikenal itu juga tak perlu. Karena mestinya sebagai wakil rakyat,
mereka sudah dikenal oleh rakyat.
“Dalam hal ini jika
hanya atribut pengenal, maka jelas secara fungsional pin itu tidak relevan,
karena sebagai wakil rakyat, tentu saja mereka dikenal. Kalau tidak dikenal,
artinya ada masalah dengan wakil itu,†ungkapnya.
Lembaga seperti DPR
dan DPRD itu merupakan lembaga fungsional. Mereka dikenal atau bahkan
keberadaan lembaga itu dimaksudkan untuk menjalankan fungsi tertentu. Dalam
konteks DPR dan DPRD fungsi itu adalah mewakili rakyat untuk memperjuangkan
aspirasi.
“Karena itu semua yang
terkait dengan anggota DPR Itu mesti juga dilihat dari fungsi tertentu. Apakah
secara fungsional, fasilitas tertentu seperti PIN itu punya fungsi dalam relasi
wakil rakyat dengan konstituennya?,†tanyanya.
‎Karenanya bicara soal
urgensi PIN ini tentu saja jawabannya tidak. Kalau DPR ngotot pengadaan pin
tersebut. Artinya mereka memang ragu dengan perannya sebagai wakil rakyat. Atau
sangat mungkin ia sangat terobsesi melihat kursi wakil rakyat itu sebagai suatu
tahta kekuasaan yang harus didandani dengan mewah, nggak peduli ada atau tidak
kegunaannya.
Lucius menambahkan,
pengadaan barang-barang aneh untuk aksesoris anggota DPR setiap awal periode
memang selalu rutin terjadi. Tentu saja ini memprihatinkan karena sebagai wakil
rakyat, yang justru lebih difokuskan mereka adalah fasilitas yang mereka akan
peroleh.
“Bukan apa yang akan
mereka berikan kepada negara atau daerah melalui jabatannya,†tegasnya
Menurut Lucius,
persoalan umum wakil rakyat kita yang memang masih jauh dari harapan sebagaimana
wakil rakyat sesungguhnya. Wakil rakyat ini memang segera lupa dengan rakyat
yang diwakili begitu sudah mendapatkan suara signifikan dari rakyat yang
membawanya ke parlemen. Kondisi lupa ini akan terus dirawat sepanjang periode
sampai pemilu berikutnya akan digelar.
Soal pin ini,
pembelaan dari wakil rakyat biasanya mengatakan bahwa itu tak mereka. Namun hal
itu bukan soal itu hak atau tidak. Yang dipersoalkan kenapa untuk hak seperti
itu mereka harus mengabaikan pertanyaan soal fungsi, soal efisiensi, soal
kegunaan.
“Ngapain bela-belain
sesuatu hanya karena anda berhak untuk itu tetapi disaat yang bersamaan, lupa
hak rakyat untuk menuntut kerja dari wakil rakyatnya,†pungkasnya.
Sekadar informasi,
‎Anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan pin emas. Hal itu sudah
dianggarkan khusus bagi para anggota dewan yang telah terpilih.
Sekretaris Jenderal
DPR, Indra Iskandar mengatakan pagu anggaran yang diberikan untuk pin emas bagi
para anggota dewan yang terpilih tersebut sebesar Rp 5,5 miliar. Namun harga
perkiraan sendiri (HPS) hanya mencapai Rp 4,17 miliar.
“Jadi memang HPS
pengadaan pin hanya sebesar Rp 4,17 miliar,†ujar Indra kepada wartawan, Sabtu
(24/8).
Indra mengatakan
pengadaan pin emas bagi para anggota DPR baru itu saat ini masih dalam proses lelang.
Namun DPR sudah melakukan pemesanan kepada PT Antam Tbk untuk para anggota
dewan tersebut.(jpg)