PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memastikan sekolah-sekolah yang berada di wilayah bantaran sungai tetap mendapatkan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat sejumlah sekolah di daerah tersebut sulit dijangkau dan memiliki jumlah siswa yang sangat sedikit.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan pihaknya tengah memetakan kebutuhan agar distribusi MBG berjalan optimal. Beberapa sekolah di bantaran sungai bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 100 orang, jauh di bawah ketentuan program yang mensyaratkan minimal 1.000 hingga 3.000 siswa.
“Sekolah-sekolah di wilayah bantaran sungai tetap harus mendapatkan layanan MBG. Saat ini kami mencari mekanisme yang tepat agar distribusinya tetap merata meski jumlah siswanya sedikit,” ujarnya, Rabu (17/9).
Arbert menjelaskan, Pemko akan melibatkan camat, lurah, dan PKK untuk memetakan kondisi lapangan. Dengan demikian, penyaluran makanan bergizi dapat disesuaikan dengan aksesibilitas dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Menurutnya, semua anak, termasuk yang bersekolah di daerah terpencil, berhak memperoleh asupan makanan bergizi yang sama.
“Harapan kami, tidak ada satu pun anak yang terlewat dari program MBG, meski sekolahnya berada di wilayah yang sulit dijangkau,” tegasnya. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memastikan sekolah-sekolah yang berada di wilayah bantaran sungai tetap mendapatkan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat sejumlah sekolah di daerah tersebut sulit dijangkau dan memiliki jumlah siswa yang sangat sedikit.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan pihaknya tengah memetakan kebutuhan agar distribusi MBG berjalan optimal. Beberapa sekolah di bantaran sungai bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 100 orang, jauh di bawah ketentuan program yang mensyaratkan minimal 1.000 hingga 3.000 siswa.
“Sekolah-sekolah di wilayah bantaran sungai tetap harus mendapatkan layanan MBG. Saat ini kami mencari mekanisme yang tepat agar distribusinya tetap merata meski jumlah siswanya sedikit,” ujarnya, Rabu (17/9).
Arbert menjelaskan, Pemko akan melibatkan camat, lurah, dan PKK untuk memetakan kondisi lapangan. Dengan demikian, penyaluran makanan bergizi dapat disesuaikan dengan aksesibilitas dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Menurutnya, semua anak, termasuk yang bersekolah di daerah terpencil, berhak memperoleh asupan makanan bergizi yang sama.
“Harapan kami, tidak ada satu pun anak yang terlewat dari program MBG, meski sekolahnya berada di wilayah yang sulit dijangkau,” tegasnya. (adr)
