PRESIDEN Joko Widodo membantah pernyataan Menteri
Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Jalil yang menyebutkan bahwa ibu kota baru
Pemerintahan RI telah ditetapkan di Kalimantan Timur. Meskipun lokasi tepatnya
belum ditentukan.
Jokowi menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menentukan provinsi mana
yang akan dipilih sebagai lokasi ibu kota baru, karena masih ada kajian yang
belum komplet.
“Masih tunggu satu atau dua kajian,” kata Jokowi di Istana Bogor,
Kamis (22/8/2019).
Presiden juga menyatakan, hingga saat ini dirinya belum menerima kajian
detail yang dimaksud tersebut.
Menurut Presiden, saat ini Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu
kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.
“Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu,
dua kajian belum disampaikan kepada saya,” tegas Jokowi.
(Baca juga: Menteri
Ini Sebut Kaltim yang Dipilih sebagai Ibu Kota Baru)
Diberitakan sebelumnya, Menteri ATR Ruang Sofyan Djalil menyatakan,
Kalimantan Timur dipastikan bakal menjadi lokasi ibu kota negara yang baru. Hal
itu diungkapkan Sofyan Djalil di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8).
Meski demikian, ia masih menutup rapat informasi terkait kawasan yang
benar-benar akan menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta.
“Kalimantan Timur, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana ya,
belum,” ungkap Sofyan Djalil.
Alasan pemerintah belum memastikan wilayah Kalimantan Timur bagian mana
yang akan dijadikan ibukota lantaram ingin lebih dulu memastikan kesiapan lahan
di kawasan tersebut. Sebab, pemerintah membutuhkan luasan tanah yang tak
sedikit untuk membangun Istana Negara dan berbagai kelengkapan pemerintahan.
Perkiraan Sofyan, setidaknya dibutuhkan tanah seluas 200 ribu sampai 300
ribu hektare untuk membangun ibu kota baru.
Selain soal kesiapan lahan, pemerintah menutup rapat lokasi persis ibu kota
baru demi menghindari aksi spekulasi harga tanah oleh segelintir oknum.
“Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci,” ucapnya. (JPG/KPC)