PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Menyelenggarakan Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan Bagi Kabupaten/Kota se-Kalteng, di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (9/9/2025).
Workshop dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hamka yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Leonard S. Ampung.
Dalam sambutannya, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung. Melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hamka. Menegaskan bahwa Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.
“Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan nasional yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi,” katanya.
Leonard juga menekankan pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kebijakan responsif gender terwujud bila didukung data yang akurat. Hal ini menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.
Tampak hadir Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Kalteng, Chandra Fuji Asmara, IRBAN II Inspektorat Provinsi Kalteng Diana, Auditor Madya Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Resmi Junita Rosilawaty, serta peserta dari Bapperida, Dinas P3APPKB, dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalteng. (hfz)