PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda membahas penyempurnaan evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
“Intinya apa yang menjadi rekomendasi gubernur akan kami rapatkan dan sepakati untuk menindaklanjutinya,” kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, Kamis. (4/9/2025)
Rapat paripurna juga diisi dengan laporan Badan Anggaran terkait pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya.
“DPRD bersama pemerintah kota akan menetapkan target pendapatan daerah sekaligus mengevaluasi sejauh mana realisasinya,” tambah Subandi.
Selain itu, DPRD menyoroti adanya kelebihan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2026.
“Terkait PAD, ada beberapa OPD yang targetnya tidak tercapai. DPRD merekomendasikan agar pemko menghitung ulang dan berkomunikasi dengan OPD yang memiliki target tersebut untuk dijadikan bahan pembahasan APBD 2026,” pungkas Subandi. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda membahas penyempurnaan evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
“Intinya apa yang menjadi rekomendasi gubernur akan kami rapatkan dan sepakati untuk menindaklanjutinya,” kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, Kamis. (4/9/2025)
Rapat paripurna juga diisi dengan laporan Badan Anggaran terkait pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya.
“DPRD bersama pemerintah kota akan menetapkan target pendapatan daerah sekaligus mengevaluasi sejauh mana realisasinya,” tambah Subandi.
Selain itu, DPRD menyoroti adanya kelebihan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2026.
“Terkait PAD, ada beberapa OPD yang targetnya tidak tercapai. DPRD merekomendasikan agar pemko menghitung ulang dan berkomunikasi dengan OPD yang memiliki target tersebut untuk dijadikan bahan pembahasan APBD 2026,” pungkas Subandi. (adr)
