PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo. Mewakili gubernur. Menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin (25/8).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menegaskan bahwa penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer perlu diantisipasi melalui berbagai langkah inovatif yang berkelanjutan.
“Salah satu upaya yang ditempuh meliputi peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, perluasan basis wajib pajak melalui integrasi data dan transparansi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta percepatan digitalisasi sistem pengelolaan PAD melalui sistem elektronik seperti e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, e-PAB, dan optimalisasi kanal pembayaran pajak secara online,” ungkapnya.
Edy menambahkan, penetapan target pendapatan juga dilakukan secara hati-hati dan realistis dengan tetap memperhatikan kesiapan regulasi serta kelembagaan. Hal ini penting agar kredibilitas APBD tetap terjaga dan mampu mendukung pembangunan Kalteng secara berkelanjutan.
“Dengan langkah tersebut, kita ingin memastikan APBD tidak hanya kredibel, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo. Mewakili gubernur. Menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin (25/8).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menegaskan bahwa penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer perlu diantisipasi melalui berbagai langkah inovatif yang berkelanjutan.
“Salah satu upaya yang ditempuh meliputi peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, perluasan basis wajib pajak melalui integrasi data dan transparansi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta percepatan digitalisasi sistem pengelolaan PAD melalui sistem elektronik seperti e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, e-PAB, dan optimalisasi kanal pembayaran pajak secara online,” ungkapnya.
Edy menambahkan, penetapan target pendapatan juga dilakukan secara hati-hati dan realistis dengan tetap memperhatikan kesiapan regulasi serta kelembagaan. Hal ini penting agar kredibilitas APBD tetap terjaga dan mampu mendukung pembangunan Kalteng secara berkelanjutan.
“Dengan langkah tersebut, kita ingin memastikan APBD tidak hanya kredibel, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.(hfz)
