Dalam pidato
kenegaraan di sidang bersama DPD-DPR RI 2019 di Kompleks Parlemen, Jumat
(16/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi pemindahan ibu
kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Kebutuhan anggaran untuk membangun pusat
pemerintahan baru dipastikan tidak sedikit.
Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memperkirakan,
investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 485 triliun. Diperkirakan, pada
tahap pertama, pembangunan dapat dilakukan di sekitar 40 ribu hektare dengan
target pemindahan 1,5 juta orang.
Dari total kebutuhan
investasi itu, Bambang menyatakan sumber alokasi dana yang digunakan dari APBN
diperkirakan hanya sekitar Rp 93 triliun. Namun, tidak semuanya diambil dari
APBN murni. Melainkan, ada juga yang didapat darikerja sama pemanfaatan aset.
“Investasinya bisa
datang dari APBN, dari KPBU, dari swasta, dari BUMN,†kata Bambang di Kantor
Ditjen Perpajakan, Jakarta, Jumat (16/8).
Bambang memastikan
pembangunan ibu kota baru diupayakan tidak akan mengganggu sumber penerimaan
murni dari APBN. Juga tidak mengganggu prioritas lain dalam APBN 2020 maupun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Nantinya
dimaksimalkan dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah
ibu kota baru, maupun aset yang ada di sekitar Jabodetabek,†terangnya.
Untuk saat ini,
pihaknya tengah membuat rancangan induk (masterplan), urban desain, sampai
dengan legal status dari tanah yang akan dibangun pusat pemerintahan. Bappenas
berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.
“Untuk 2020, pada
dasarnya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut
(PUPR dan Bappenas). Udah dicek semua, risiko paling minimal. Termasuk risiko
dari kebakaran hutan,†pungkasnya.(jpg)