PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Hotel Best Western Batang Garing, Kamis (14/8).
Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalteng yang juga menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung. Dalam sambutan sekaligus membuka FGD menyampaikan bahwa Kalteng memiliki hutan tropis terbesar di Indonesia.
Sehingga memegang peran strategis dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor Forestry and Other Land Use (FOLU). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui inisiatif REDD+.
“Dokumen Rencana Aksi REDD+ Yurisdiksi (Provinsi atau Sub Nasional) yang akan dirancang merupakan upaya strategis dan sistematis, tidak hanya untuk mencapai target penurunan emisi, namun sekaligus menjadi upaya kita membuka peluang akses terhadap pendanaan karbon.” jelas Leonard.
Leonard menegaskan, menjaga kelestarian lingkungan tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembangunan. Sebaliknya, hal tersebut harus menjadi modal dasar dan sektor penopang bagi pembangunan berkelanjutan.
“Pembangunan ekonomi harus dapat sejalan dan beriringan dengan upaya konservasi,” tambahnya.
Leonard menjelaskan, FGD ini menjadi wadah untuk menghimpun informasi, saran, dan masukan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya, khususnya terkait progres penyusunan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan daerah sekaligus mendukung target nasional.
Melalui forum ini, Leonard berharap terbangun koordinasi dan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, Kalimantan Tengah dapat mempercepat pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama BAPPERIDA Kalteng Yoyo, Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi REDD+, Perwakilan Damang 14 Kab/Kota, Masyarakat hukum adat yang memiliki hutan adat, perhutanan sosial dan NGO/Mitra pembangunan.(hfz)