NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Menjelang berakhirnya program kerja 100 hari kepemimpinan Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, dan Wakil Bupati Abdul Hamid, sejumlah keluhan masyarakat terkait infrastruktur dasar, khususnya penerangan jalan umum (PJU), masih belum terselesaikan.
Kegelapan tampak terlihat di beberapa wilayah di Kabupaten Lamandau. Salah satunya di sekitar Kantor Kecamatan Bulik, Kelurahan Nanga Bulik.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Pantauan awak media di lokasi menunjukkan sejumlah titik di sekitar Kantor Kecamatan Bulik gelap. Lampu-lampu jalan yang mati menambah kesan suram, khususnya di malam hari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan kenyamanan warga, terutama bagi pejalan kaki dan pengendara.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengungkapkan rencananya kan 100 hari kerja akan menerangi jalan kota Nanga Bulik.
“Sudah hampir 100 hari kepemimpinan baru, tapi lampu jalan masih banyak yang mati. Bagaimana kami bisa merasa aman dan nyaman? Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya dengan nada kecewa, Senin malam (30/6) di Nanga Bulik.
Ia menambahkan. Bahwa kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan belum ada perbaikan yang signifikan. Kegelapan di sekitar Kantor Kecamatan Bulik bukan hanya masalah estetika, tetapi juga berdampak pada aspek keamanan dan keselamatan.
Jalanan yang gelap meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, dan menjadi tempat yang rawan tindak kejahatan. Warga berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini.
“Saya berharap mewakili masyarakat semoga pejabat dilingkup Pemkab Lamandau bisa memperhatikan wilayah sekitar, jangan hanya duduk manis dan perjalanan dinas luar terus tapi daerah sendiri tidak di perhatikan,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lamandau sudah memberikan pernyataan resmi terkait lampu di jalan Kota Nanga Bulik.
“Kami menyadari masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi kami optimis dengan kerja keras dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, target program 100 hari ini dapat tercapai untuk mewujudkan Lamandau yang lebih baik,” ungkap Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra.
Bupati juga menambahkan, penyesuaian anggaran dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana APBD.
“Pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur agar berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Transparansi dan akuntabilitas juga akan terus dijaga demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera merespon keluhan ini dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur PJU di Kabupaten Lamandau. (bib)