PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalteng, Selasa (24/6/2025).
Sidak ini dilakukan guna memastikan pelayanan publik, khususnya di sektor perizinan, berjalan optimal tanpa hambatan.
Gubernur menegaskan. Bahwa pelayanan di DPMPTSP harus maksimal, efisien, dan tidak menimbulkan keluhan di masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi serta peniadaan praktik-praktik yang merugikan publik.
“Ini untuk memastikan pelayanan perizinan satu pintu berjalan baik. Saya tegaskan, tidak ada kesan bahwa Gubernur menahan-nahan perizinan,” tegas Agustiar.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menegaskan. Bakal bertindak tegas jika ditemukan ada oknum yang bermain-main dalam proses perizinan.
“Kalau ada yang coba-coba seperti itu, kami tidak segan untuk mencopotnya,” tegasnya.
Tak hanya kepada internal pemerintahan, Gubernur juga mengingatkan para pelaku usaha dan investor, untuk menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan, seiring dengan hak mereka atas pelayanan publik.
“Pelayanan memang hak investor, tapi kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan juga harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Sebagai contoh, perusahaan perkebunan yang ingin mengajukan permohonan pinjam pakai lahan dipersilakan saja. Namun, proses pengurusan izin harus dilakukan langsung oleh pihak perusahaan, bukan melalui perantara atau joki.
“Joki tidak memahami dokumen dan substansi. Ini justru bisa menimbulkan persepsi keliru, seolah-olah pemerintah, terutama saya, meminta sesuatu. Padahal tidak,” jelasnya.
Agustiar berharap, kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan perizinan di Kalteng semakin meningkat.
Pemerintah Provinsi Kalteng, kata dia, berkomitmen menjaga transparansi dan integritas demi mendukung iklim investasi yang sehat dan berpihak pada masyarakat.
“Kita ingin sistem perizinan yang benar-benar profesional dan tidak menyulitkan, tetapi tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (hfz)