PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah dalam memperkuat penyelesaian konflik berbasis mediasi hukum kembali ditunjukkan lewat dukungan terhadap ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025.
Sebanyak 12 Kepala Desa/Lurah dari Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dinyatakan lolos seleksi tingkat daerah yang digelar daring, Selasa (22/4/2025). Tahapan seleksi ini difasilitasi oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, Kesbangpol, serta Penyuluh Hukum dari Kanwil Kemenkum Kalteng.
Fokus utama penilaian adalah efektivitas penyelesaian perkara melalui pendekatan damai dan inovasi hukum berbasis masyarakat.
Seleksi dilakukan secara menyeluruh, mencakup evaluasi administrasi, narasi penyelesaian perkara berbasis mediasi, serta verifikasi bukti pendukung berupa foto, video, akta perdamaian, dan pranata hukum lokal. Penilaian didasarkan pada kompleksitas perkara dan inovasi penyelesaian yang dihadirkan di masing-masing desa.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja para kepala desa dalam menjaga stabilitas sosial dan hukum di wilayah masing-masing.
“Kami mengapresiasi para kepala desa yang mampu menyelesaikan persoalan hukum secara bijak melalui pendekatan damai. Ini selaras dengan semangat Kementerian Hukum dalam membina masyarakat sadar hukum dan menciptakan lingkungan yang harmonis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maju menegaskan keberhasilan peserta dalam seleksi ini mencerminkan efektivitas pendekatan hukum yang melibatkan masyarakat langsung, serta pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat desa.
Penyuluh Hukum dari Kemenkumham juga menekankan bahwa penyelesaian konflik di tingkat desa tidak hanya menitikberatkan pada keadilan hukum, tetapi juga memperkuat partisipasi warga melalui kelompok sadar hukum (Kadarkum) dan pendekatan berbasis nilai budaya lokal.
Berdasarkan hasil seleksi, seluruh peserta dinyatakan lolos dengan hasil memuaskan dan direkomendasikan untuk mengikuti Peacemaker Training di tingkat nasional. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi Kemenkumham dalam membina desa-desa yang tangguh, adil, dan damai melalui penyelesaian konflik secara bijaksana. (tim)