PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rencana pemerintah pusat membangun sekolah rakyat sebagai solusi pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu menuai respons beragam.
Di Palangka Raya, langkah tersebut dipandang belum menjadi kebutuhan mendesak karena program pendidikan gratis dinilai telah mencakup seluruh lapisan warga.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menyebut bahwa fungsi utama dari sekolah rakyat sejatinya sudah dijalankan oleh sekolah negeri yang tersedia.
Menurutnya, sistem pendidikan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini masih mampu mengakomodasi masyarakat tidak mampu.
“Bagi kita ini lah, sekolah rakyat itu belum penting-penting amat. Karena sekolah pemerintah masih ada,” ujar Arif saat diwawancarai.
Ia menilai, daripada membentuk lembaga baru, perhatian pemerintah lebih baik diarahkan pada peningkatan mutu sekolah yang sudah ada.
Mulai dari perbaikan kualitas pengajaran, peningkatan sarana prasarana, hingga dukungan anggaran.
“Kalau kurang ditingkatkan, kalau kurang kualitasnya ditambahi kualitasnya. Kalau kurang anggarannya, kasih anggaran,” jelasnya.
Lebih jauh, Arif mengingatkan bahwa pembangunan sekolah rakyat bukan sekadar membangun gedung. Diperlukan perencanaan menyeluruh, termasuk ketersediaan guru, pendanaan, hingga kesiapan lahan dan infrastruktur.
“Untuk membangun sekolah rakyat itu tidak segampang yang dipikirkan orang banyak,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menyatakan tetap mendukung setiap upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.
Namun, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi eksisting sebelum kebijakan baru diterapkan.
“Kalau secara keterwakilan masyarakat ya mendukung aja. Tapi dipertimbangkan kembali,” ujarnya.
Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti alasan di balik munculnya ide sekolah rakyat. Ia mempertanyakan apakah kondisi sekolah negeri saat ini benar-benar tak mencukupi.
“Kalau memang yang ada ini, sekolah yang ada ini kurang apa sih selama ini? Sehingga munculnya ide membangun sekolah rakyat itu,” ucapnya.
Arif pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah sebelum mengambil kebijakan besar.
“Dilihat dulu karakteristik kotanya, kabupatennya,” pungkasnya. (ndo)