Inflasi Masih Terkendali, Mendagri Bahas Strategi Stabilkan Harga dan Wujudkan Sekolah Rakyat

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya pengendalian inflasi di daerah. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (21/04/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa angka inflasi nasional masih dalam batas aman. Selain isu harga, rakor ini juga mengangkat sosialisasi program Sekolah Rakyat sebagai upaya mewujudkan pendidikan inklusif untuk masyarakat prasejahtera.

Rapat yang berlangsung secara daring ini diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan per Maret 2025 tercatat sebesar 1,03%, sedangkan inflasi bulanan dari Februari ke Maret 2025 mencapai 1,65%.

“Target inflasi nasional kita itu 2,5 persen plus minus 1 persen. Artinya, masih aman di rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Jadi angka 1,03 persen itu menyenangkan konsumen,” kata Tito.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pada minggu ketiga April 2025 (M3), sebanyak 23 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 14 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tercatat stabil. Dua komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mencatat kenaikan IPH lebih banyak dibandingkan yang mencatat penurunan. Amalia menyebut, harga bawang merah pada periode M3 April 2025 naik 9,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dan berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Hal serupa terjadi pada bawang putih, yang naik 1,69 persen.

Minyak goreng bersubsidi (Minyakita) mengalami penurunan harga sebesar 0,36 persen dibandingkan Maret 2025, meskipun masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Gula pasir juga berada di atas HAP dengan kenaikan tipis sebesar 0,14 persen.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan sosialisasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang berbeda dari Sekolah Garuda. Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan model asrama penuh yang dibiayai negara, mencakup pendidikan dari SD hingga SMA, serta pembinaan karakter dan fisik melalui kegiatan olahraga.

“Presiden menargetkan agar Sekolah Rakyat menjadi sarana pendidikan yang inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu. Anak-anak akan disekolahkan hingga jenjang SMA, dengan target akhir agar mereka siap bekerja dan mandiri setelah lulus,” ujar Tito.

Rakor ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Deputi Kemenko PMK Nunung Nuryantono, Deputi III KSP Edy Priyono, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BULOG Epi Sulandari, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy. Dari Kalteng, Yuas Elko turut didampingi sejumlah kepala instansi vertikal dan perangkat daerah terkait. (mmckalteng)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya pengendalian inflasi di daerah. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (21/04/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa angka inflasi nasional masih dalam batas aman. Selain isu harga, rakor ini juga mengangkat sosialisasi program Sekolah Rakyat sebagai upaya mewujudkan pendidikan inklusif untuk masyarakat prasejahtera.

Rapat yang berlangsung secara daring ini diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan per Maret 2025 tercatat sebesar 1,03%, sedangkan inflasi bulanan dari Februari ke Maret 2025 mencapai 1,65%.

“Target inflasi nasional kita itu 2,5 persen plus minus 1 persen. Artinya, masih aman di rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Jadi angka 1,03 persen itu menyenangkan konsumen,” kata Tito.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pada minggu ketiga April 2025 (M3), sebanyak 23 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 14 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tercatat stabil. Dua komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mencatat kenaikan IPH lebih banyak dibandingkan yang mencatat penurunan. Amalia menyebut, harga bawang merah pada periode M3 April 2025 naik 9,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dan berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Hal serupa terjadi pada bawang putih, yang naik 1,69 persen.

Minyak goreng bersubsidi (Minyakita) mengalami penurunan harga sebesar 0,36 persen dibandingkan Maret 2025, meskipun masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Gula pasir juga berada di atas HAP dengan kenaikan tipis sebesar 0,14 persen.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan sosialisasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang berbeda dari Sekolah Garuda. Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan model asrama penuh yang dibiayai negara, mencakup pendidikan dari SD hingga SMA, serta pembinaan karakter dan fisik melalui kegiatan olahraga.

“Presiden menargetkan agar Sekolah Rakyat menjadi sarana pendidikan yang inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu. Anak-anak akan disekolahkan hingga jenjang SMA, dengan target akhir agar mereka siap bekerja dan mandiri setelah lulus,” ujar Tito.

Rakor ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Deputi Kemenko PMK Nunung Nuryantono, Deputi III KSP Edy Priyono, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BULOG Epi Sulandari, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy. Dari Kalteng, Yuas Elko turut didampingi sejumlah kepala instansi vertikal dan perangkat daerah terkait. (mmckalteng)