NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Lamandau mulai memetakan arah pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini ditegaskan Bupati Rizky Aditya Putra dalam pidatonya pada Rapat Paripurna IV Masa Persidangan II DPRD Lamandau, Senin (14/4), yang secara khusus membahas visi dan misi pembangunan daerah periode 2025–2030.
Forum legislatif tersebut menjadi momen penting bagi Rizky untuk menguraikan fondasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lamandau yang akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN. Rapat ini turut dihadiri Ketua DPRD Herianto, Wakil Ketua I Riko Porwanto, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda setempat.
Diawali dengan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1446 H dan permohonan maaf lahir batin, Rizky menyampaikan rasa syukur atas amanah masyarakat untuk memimpin Lamandau bersama Wakil Bupati Abdul Hamid. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab besar dalam membawa kemajuan daerah.
“Pada tanggal 24 Maret 2025 lalu, kami berdua telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamandau. Ini merupakan amanah yang sangat mulia dan membutuhkan kerja keras serta dukungan dari seluruh pihak,” ungkap Bupati.
Visi Kabupaten Lamandau 2025–2030 yang diusung adalah “Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang Maju, Unggul, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.” Untuk mencapai itu, Rizky merumuskan tujuh misi utama pembangunan daerah. Pertama, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis e-governance dan prinsip good governance. Kedua, pengembangan SDM berakhlak dan kompetitif. Ketiga, transformasi ekonomi inklusif berbasis potensi lokal untuk menekan kemiskinan dan pengangguran.
“Keempat, peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Kelima, pemerataan infrastruktur dari desa hingga kota. Keenam, penguatan nilai-nilai keagamaan, toleransi, dan budaya lokal. Dan ketujuh, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ungkapnya.
Rizky menyebut seluruh visi-misi tersebut akan dituangkan secara menyeluruh dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau 2025–2029. Penyusunan dokumen strategis ini menurutnya harus selesai paling lambat enam bulan usai pelantikan, sebagaimana amanat undang-undang.
“Saat ini, rancangan awal RPJMD Kabupaten Lamandau 2025–2029 telah disusun dan telah dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan kerjasama dari DPRD Kabupaten Lamandau untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD menjadi Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025–2029 secara tepat waktu,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan daerah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu mengakselerasi tercapainya target pembangunan lima tahun mendatang. (bib)