Kendala Anggaran dan Infrastruktur, RSUD Palangka Raya Jadi Sorotan DPRD

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komisi III DPRD Kota Palangka Raya menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi RSUD Kota Palangka Raya, mulai dari keterlambatan pembayaran listrik hingga infrastruktur yang kurang memadai.

Saat melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut pada Kamis (27/2/2025), para legislator menemukan bahwa layanan kesehatan terganggu akibat anggaran pemerintah kota yang belum cair di awal tahun.

Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menegaskan bahwa persoalan ini harus segera ditangani agar tidak berdampak pada keselamatan pasien. Ia meminta pemerintah kota memberikan perhatian lebih, termasuk dalam hal penganggaran yang memadai untuk operasional rumah sakit.

“Kemarin kami mengunjungi RSUD dan menemukan sejumlah kendala yang menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Arif saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, keterlambatan pembayaran listrik berisiko besar, terutama bagi pasien yang membutuhkan alat medis berbasis listrik. Ia mendesak pemerintah kota segera mencari solusi, seperti menjalin kerja sama dengan PT PLN agar ada kebijakan khusus bagi rumah sakit.

“Bayangkan jika ada pasien dengan penyakit kronis, lalu tiba-tiba listrik diputus. Itu bisa mengancam nyawa. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.

Selain itu, Arif menyoroti kondisi kabel listrik di sekitar RSUD Palangka Raya yang terlihat semrawut dan berpotensi membahayakan masyarakat. Ia meminta PT PLN segera merapikan jaringan kabel agar tidak mengganggu estetika rumah sakit.

“Jangan hanya menuntut pembayaran listrik tepat waktu, tetapi juga perhatikan aspek keselamatan. Kabel yang tidak tertata bisa menjadi ancaman,” tegasnya.

Tak hanya soal listrik, infrastruktur halaman RSUD yang sering tergenang air saat hujan juga menjadi perhatian. Menurut Arif, kondisi ini mengganggu kenyamanan pasien dan keluarga yang datang berobat.

“Banyak keluhan dari masyarakat soal halaman rumah sakit yang becek saat hujan. Pemerintah kota harus segera mengambil langkah agar masalah ini tidak terus berulang,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa RSUD Palangka Raya memiliki fasilitas medis yang cukup baik. Bahkan, beberapa dokter di rumah sakit tersebut tengah menjalani pendidikan spesialis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Dari segi fasilitas, RSUD ini sudah berkembang. Saat ini, dari 15 dokter yang bertugas, sekitar tujuh hingga sembilan dokter sedang menempuh pendidikan spesialis. Ini menunjukkan komitmen rumah sakit dalam meningkatkan layanan,” jelasnya.

Komisi III DPRD berharap permasalahan di RSUD Palangka Raya dapat segera diatasi dengan sinergi antara pemerintah kota dan PLN. Legislator berkomitmen untuk terus mengawal agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.

“Rumah sakit ini sangat vital bagi masyarakat, jangan sampai diabaikan. Kami akan memastikan RSUD Palangka Raya mendapat perhatian yang layak,” pungkasnya. (ndo)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komisi III DPRD Kota Palangka Raya menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi RSUD Kota Palangka Raya, mulai dari keterlambatan pembayaran listrik hingga infrastruktur yang kurang memadai.

Saat melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut pada Kamis (27/2/2025), para legislator menemukan bahwa layanan kesehatan terganggu akibat anggaran pemerintah kota yang belum cair di awal tahun.

Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menegaskan bahwa persoalan ini harus segera ditangani agar tidak berdampak pada keselamatan pasien. Ia meminta pemerintah kota memberikan perhatian lebih, termasuk dalam hal penganggaran yang memadai untuk operasional rumah sakit.

“Kemarin kami mengunjungi RSUD dan menemukan sejumlah kendala yang menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Arif saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, keterlambatan pembayaran listrik berisiko besar, terutama bagi pasien yang membutuhkan alat medis berbasis listrik. Ia mendesak pemerintah kota segera mencari solusi, seperti menjalin kerja sama dengan PT PLN agar ada kebijakan khusus bagi rumah sakit.

“Bayangkan jika ada pasien dengan penyakit kronis, lalu tiba-tiba listrik diputus. Itu bisa mengancam nyawa. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.

Selain itu, Arif menyoroti kondisi kabel listrik di sekitar RSUD Palangka Raya yang terlihat semrawut dan berpotensi membahayakan masyarakat. Ia meminta PT PLN segera merapikan jaringan kabel agar tidak mengganggu estetika rumah sakit.

“Jangan hanya menuntut pembayaran listrik tepat waktu, tetapi juga perhatikan aspek keselamatan. Kabel yang tidak tertata bisa menjadi ancaman,” tegasnya.

Tak hanya soal listrik, infrastruktur halaman RSUD yang sering tergenang air saat hujan juga menjadi perhatian. Menurut Arif, kondisi ini mengganggu kenyamanan pasien dan keluarga yang datang berobat.

“Banyak keluhan dari masyarakat soal halaman rumah sakit yang becek saat hujan. Pemerintah kota harus segera mengambil langkah agar masalah ini tidak terus berulang,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa RSUD Palangka Raya memiliki fasilitas medis yang cukup baik. Bahkan, beberapa dokter di rumah sakit tersebut tengah menjalani pendidikan spesialis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Dari segi fasilitas, RSUD ini sudah berkembang. Saat ini, dari 15 dokter yang bertugas, sekitar tujuh hingga sembilan dokter sedang menempuh pendidikan spesialis. Ini menunjukkan komitmen rumah sakit dalam meningkatkan layanan,” jelasnya.

Komisi III DPRD berharap permasalahan di RSUD Palangka Raya dapat segera diatasi dengan sinergi antara pemerintah kota dan PLN. Legislator berkomitmen untuk terus mengawal agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.

“Rumah sakit ini sangat vital bagi masyarakat, jangan sampai diabaikan. Kami akan memastikan RSUD Palangka Raya mendapat perhatian yang layak,” pungkasnya. (ndo)