PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Kalteng nomor urut 4 Abdul Razak-Sri Suwanto (ASRI) berkomitmen memastikan bahwa pembangunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Untuk itu, program yang mereka usung bertujuan menciptakan Kalteng yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.
Pada kesempatan debat publik pamungkas di Aula Swissbell Hotel Danum Palangka Raya, Rabu (20/11) malam, pasangan nomor urut 04 Abdul Razak-Sri Suwanto mendapatkan pertanyaan dari panelis terkait memperkuat sinkronisasi. Pertanyaan tersebut terkait sering tidak terjadinya sinkronisasi terhadap pembangunan.
Sri Suwanto menjelaskan bahwa sering terjadi antara pusat daerah terkait tidak sinkronisasi perkara kebijakan. Menurutnya dalam situasi ini, perlu diutamakan skala prioritas. Selanjutnya, kata Sri Suwanto, apabila terjadi beda pandangan antara pusat daerah harus ada tim untuk mengoordinasikan dan menyinkronisasikan.
“Kepentingan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaannya tentu ada mekanismenya. Kita tahu para pemerintah daerah ini, adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat dan daerah sepanjang tidak bertentangan dan regulasi NKRI, tentu pemerintah daerah akan mendukungnya dan melaksanakan sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat,” tegas Sri Suwanto.
Sehingga dengan ini, daerah menurutnya harus selalu bersinergi. Bukan hanya itu pihaknya juga akan memberikan masukan-masukan yang positif terhadap pemerintah pusat.
“Selain itu juga kita ada tim khusus untuk membicarakan mendiskusikan mengoordinasikan. Sehingga ke depan akan menjadi sinergitas antara pusat dan daerah,”tegasnya.
Selanjutnya saat moderator membacakan pertanyaan dari masyarakat soal kunci untuk menciptakan kesetaraan antar daerah dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjelaskan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di daerah.
Ketika ditanya terkait visinya dalam memastikan pembangunan daerah di provinsi ini berjalan secara sinergis dengan kebijakan nasional, serta dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, Abdul Razak menjelaskan sinkronisasi sangat diperlukan dalam visi misi dan program yang dibawakannya.
Ia mengatakan visi misi ASRI tidak terlepas dari permasalahan yang ada di Kalteng. Mulai pendidikan dan kesehatan juga pembukaan lapangan pekerjaan.
“Karena masih banyak pengangguran di Kalimantan Tengah, jadi program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan itu artinya bahwa kita setiap melaksanakan pembangunan dalam perencanaan pembangunan itu, harus melibatkan beberapa pihak, termasuk organisasi masyarakat,” tegas Abdul Razak.(hfz)