PROKALTENG.CO-Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2024 tingkat madya dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Krakatau Grand Ballroom, Kawasan TMII Jakarta Timur pada Kamis (8/8).
Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi mengatakan, penghargaan diberikan atas kesuksesan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam capaian UHC itu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pasien termasuk akses kesehatan di tiap tingkat. pihaknya mengaku akan memonitor pelayanan di tiap puskesmas maupun rumah sakit daerah.
“Alhamdulillah, penghargaan UHC yang kita terima di tahun ini sudah mencapai tingkat madya,” kata Erlin.
Dengan diterima penghargaan UHC tingkat madya ini menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan, keaktifan peserta, proporsi penganggaran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) Pemerintah Kabupaten Kapuas mencapai target nasional.
“Salah satu parameter yang sangat penting adalah pemda tidak memiliki tunggakan iuran PBPU,” ujarnya.
Dengan UHC ini, Erlin Hardi menekankan semua warga yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan harus mendapatkan kesamaan, tidak hanya bagi mereka yang mampu membayar. Begitu pula dengan kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan. “Akses pelayanan kesehatan yang diberikan tentunya harus bermutu,” ungkapnya.
Kemudian, bagi pekerja di sektor swasta, pemerintah daerah terus mendorong peran dunia usaha untuk mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta JKN. (hmskmf)
PROKALTENG.CO-Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2024 tingkat madya dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Krakatau Grand Ballroom, Kawasan TMII Jakarta Timur pada Kamis (8/8).
Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi mengatakan, penghargaan diberikan atas kesuksesan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam capaian UHC itu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pasien termasuk akses kesehatan di tiap tingkat. pihaknya mengaku akan memonitor pelayanan di tiap puskesmas maupun rumah sakit daerah.
“Alhamdulillah, penghargaan UHC yang kita terima di tahun ini sudah mencapai tingkat madya,” kata Erlin.
Dengan diterima penghargaan UHC tingkat madya ini menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan, keaktifan peserta, proporsi penganggaran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) Pemerintah Kabupaten Kapuas mencapai target nasional.
“Salah satu parameter yang sangat penting adalah pemda tidak memiliki tunggakan iuran PBPU,” ujarnya.
Dengan UHC ini, Erlin Hardi menekankan semua warga yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan harus mendapatkan kesamaan, tidak hanya bagi mereka yang mampu membayar. Begitu pula dengan kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan. “Akses pelayanan kesehatan yang diberikan tentunya harus bermutu,” ungkapnya.
Kemudian, bagi pekerja di sektor swasta, pemerintah daerah terus mendorong peran dunia usaha untuk mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta JKN. (hmskmf)
