PILGUB KALTENG ! Empat Daerah Ini akan Menjadi Lumbung Suara

PALANGKA RAYA-Pesta
demokrasi pemilihan gubernur (Pilgub) Kalteng untuk periode 2021-2024 semakin
menghangat. Persaingan pun diprediksi bakal ketat. Empat daerah yang memiliki
rakyat atau  penduduk terbanyak, akan
menjadi lumbung suara pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung
September mendatang.

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Agus Pramono menyebutkan, empat wilayah
ini meliputi Kabupaten Kotawarngin Timur (Kotim), Kapuas, Kotawaringin Barat
(Kobar) dan Kota Palangka Raya.

Kemudian, mengacu daftar
pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak 17 April 2019 lalu, jumlah pemilih di
Kalteng ditetapkan sebanyak 1.766.136 jiwa. Empat kabupaten/kota induk tercatat
memiliki DPT terbanyak. Pertama adalah Kotawaringin Timur (Kotim) dengan DPT
276.761 jiwa, Kapuas 262.125 jiwa, Palangka Raya 182.369 jiwa dan Kotawaringin
Barat 179.584 jiwa.

“Pilkada inikan
cakupannya luas, khususnya untuk Pilgub. Jadi peserta akan menyasar
daerah-daerah yang memiliki data pemilih paling besar, yakni empat wilayah
Kotim, Kapuas, Kobar dan Palangka Raya,” kata Agus Pramono, kemarin (28/1).

Agus Pramono
menjelaskan, saat ini sudah terlihat adanya perubahan peta politik, yakni
hubungan partai dengan para kandidatnya sudah mulai berubah. Tetapi, untuk
Pilkada 2020 ini pihaknya memastikan berjalan aman dan damai.

“Sementara untuk
baliho, Kesbangpol Kalteng sudah beberapa kali menurunkan baliho yang tujuannya
menarik masa. Apabila baliho itu tujuannya bukan menarik masa atau kampanye
maka diperbolehkan,” jelasnya.

Di sisi lain, Agus juga
mengatakan bahwa partai politik (parpol) harus segera menyelesaikan laporan
bantuan dana keuangan partai politik (banpol) sebelum 31 Januari. Selanjutnya,
pada 31 Januari laporan banpol tersebut sudah harus diserahkan kepada
pemerintah dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan
Kalteng.

“Saat ini sudah hampir
semua parpol sudah menyerahkan kepada kami,” tegasnya.

Menurutnya, banpol yang
diserahkan kepada parpol ini merupakan bantuan dari pemerintah dalam rangka
kepada parpol dalam rangka pendidikan politik para kader dan dana operasional.
Lantaran, bagaimanapun juga parpol juga merupakans alah satu aset negara.

“Andalan pemerintah
dalam melaksanakan demokrasi adalah Pilkada, bahkan dunia mengakui Indonesia
sebagai negara demokrasi karena andalanya adalah Pileg dan Pilkada, jadi momen
tersebut memiliki nilai tinggi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia,”
pungkasnya. (abw/nue/ala/dar)

PALANGKA RAYA-Pesta
demokrasi pemilihan gubernur (Pilgub) Kalteng untuk periode 2021-2024 semakin
menghangat. Persaingan pun diprediksi bakal ketat. Empat daerah yang memiliki
rakyat atau  penduduk terbanyak, akan
menjadi lumbung suara pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung
September mendatang.

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Agus Pramono menyebutkan, empat wilayah
ini meliputi Kabupaten Kotawarngin Timur (Kotim), Kapuas, Kotawaringin Barat
(Kobar) dan Kota Palangka Raya.

Kemudian, mengacu daftar
pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak 17 April 2019 lalu, jumlah pemilih di
Kalteng ditetapkan sebanyak 1.766.136 jiwa. Empat kabupaten/kota induk tercatat
memiliki DPT terbanyak. Pertama adalah Kotawaringin Timur (Kotim) dengan DPT
276.761 jiwa, Kapuas 262.125 jiwa, Palangka Raya 182.369 jiwa dan Kotawaringin
Barat 179.584 jiwa.

“Pilkada inikan
cakupannya luas, khususnya untuk Pilgub. Jadi peserta akan menyasar
daerah-daerah yang memiliki data pemilih paling besar, yakni empat wilayah
Kotim, Kapuas, Kobar dan Palangka Raya,” kata Agus Pramono, kemarin (28/1).

Agus Pramono
menjelaskan, saat ini sudah terlihat adanya perubahan peta politik, yakni
hubungan partai dengan para kandidatnya sudah mulai berubah. Tetapi, untuk
Pilkada 2020 ini pihaknya memastikan berjalan aman dan damai.

“Sementara untuk
baliho, Kesbangpol Kalteng sudah beberapa kali menurunkan baliho yang tujuannya
menarik masa. Apabila baliho itu tujuannya bukan menarik masa atau kampanye
maka diperbolehkan,” jelasnya.

Di sisi lain, Agus juga
mengatakan bahwa partai politik (parpol) harus segera menyelesaikan laporan
bantuan dana keuangan partai politik (banpol) sebelum 31 Januari. Selanjutnya,
pada 31 Januari laporan banpol tersebut sudah harus diserahkan kepada
pemerintah dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan
Kalteng.

“Saat ini sudah hampir
semua parpol sudah menyerahkan kepada kami,” tegasnya.

Menurutnya, banpol yang
diserahkan kepada parpol ini merupakan bantuan dari pemerintah dalam rangka
kepada parpol dalam rangka pendidikan politik para kader dan dana operasional.
Lantaran, bagaimanapun juga parpol juga merupakans alah satu aset negara.

“Andalan pemerintah
dalam melaksanakan demokrasi adalah Pilkada, bahkan dunia mengakui Indonesia
sebagai negara demokrasi karena andalanya adalah Pileg dan Pilkada, jadi momen
tersebut memiliki nilai tinggi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia,”
pungkasnya. (abw/nue/ala/dar)