Sebagai Kepala Daerah, Agustiar Sabran-Edy Pratowo Dihadapi Tantangan Besar

PALANGKA RAYA, PROKALENG.CO – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Palangka Raya (UPR), Jhon Retei Alfri Sandi menyoroti tantangan besar yang bakal dihadapi oleh Agustiar Sabran dan Edy Pratowo yang baru dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2025-2030.

Menurutnya, tanggung jawab kepala daerah yang baru ini cukup besar. Terlebih dalam kondisi efisiensi anggaran yang juga menjadi isu nasional.

“Saat ini terjadi efisiensi anggaran di tingkat daerah, termasuk di kementerian yang ada di daerah. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya adalah bagaimana kepala daerah mampu mengelola sumber daya yang ada. Termasuk anggaran yang telah mengalami refocusing, agar bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” ujar Jhon, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya target capaian kinerja dalam 100 hari pertama kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru. Menurutnya, pemerintah daerah harus melanjutkan program-program yang telah berjalan, dengan tetap berorientasi pada visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

“Fokus utama seharusnya pada pembukaan akses lapangan kerja bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalteng,”katanya.

Lebih jauh Jhon menegaskan bahwa dalam situasi efisiensi anggaran, kepala daerah harus mampu menarik investasi yang relevan dengan karakteristik sumber daya daerah.

“Dunia investasi harus dilibatkan agar sektor swasta dapat berperan dalam membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kalteng. Jika masyarakat memiliki pendapatan tetap, maka mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik,”jelas dia.

Terkait infrastruktur, ia menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran ditambah lagi dengan adanya refocussing seringkali menyebabkan penundaan proyek-proyek infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi terhadap program-program yang ada dan memprioritaskan yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

“Yang harus dilakukan gubernur adalah melihat wilayah mana yang memiliki potensi untuk mengungkit perekonomian daerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terakselerasi. Fokus utama adalah memperkuat ekonomi makro, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk ekonomi mikro, dukungan bagi UMKM dan koperasi harus lebih diperkuat,” beber Jhon.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti sektor pariwisata yang menjadi salah satu kebijakan penting. Tetapi tetap menghadapi tantangan dalam daya saing dengan daerah lain.

“Penting bagi gubernur untuk memastikan program-program yang dijanjikan dapat berjalan dengan menopang program nasional. Program pembangunan di Kalteng harus dirumuskan dan dijalankan secara proporsional, agar hasilnya merata bagi seluruh masyarakat,” jelasnya lagi.

Selanjutnya Jhon menekankan bahwa sinergi antara gubernur dan wakil gubernur dalam merumuskan kebijakan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat krusial untuk menghasilkan program strategis yang efektif.

“Dengan pengalaman yang dimiliki wakil gubernur, serta latar belakang Agustiar sebagai pengusaha yang memiliki jaringan luas, kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam mempercepat realisasi program-program pembangunan,” ungkapnya.

Dia menilai, hubungan dekat antara gubernur baru dengan gubernur sebelumnya bisa menjadi keuntungan dalam transisi pemerintahan.

“Struktur birokrasi yang sudah terbentuk tidak perlu direstrukturisasi secara besar-besaran. Evaluasi, penguatan, dan sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar program-program potensial dapat segera direalisasikan sesuai visi dan misi gubernur,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya hubungan politik gubernur dengan notabene  kelompok Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusungnya.

“Kedekatan politik ini dapat dimanfaatkan untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mendorong program strategis nasional masuk ke Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(hfz/hnd)

PALANGKA RAYA, PROKALENG.CO – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Palangka Raya (UPR), Jhon Retei Alfri Sandi menyoroti tantangan besar yang bakal dihadapi oleh Agustiar Sabran dan Edy Pratowo yang baru dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2025-2030.

Menurutnya, tanggung jawab kepala daerah yang baru ini cukup besar. Terlebih dalam kondisi efisiensi anggaran yang juga menjadi isu nasional.

“Saat ini terjadi efisiensi anggaran di tingkat daerah, termasuk di kementerian yang ada di daerah. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya adalah bagaimana kepala daerah mampu mengelola sumber daya yang ada. Termasuk anggaran yang telah mengalami refocusing, agar bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” ujar Jhon, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya target capaian kinerja dalam 100 hari pertama kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru. Menurutnya, pemerintah daerah harus melanjutkan program-program yang telah berjalan, dengan tetap berorientasi pada visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

“Fokus utama seharusnya pada pembukaan akses lapangan kerja bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalteng,”katanya.

Lebih jauh Jhon menegaskan bahwa dalam situasi efisiensi anggaran, kepala daerah harus mampu menarik investasi yang relevan dengan karakteristik sumber daya daerah.

“Dunia investasi harus dilibatkan agar sektor swasta dapat berperan dalam membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kalteng. Jika masyarakat memiliki pendapatan tetap, maka mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik,”jelas dia.

Terkait infrastruktur, ia menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran ditambah lagi dengan adanya refocussing seringkali menyebabkan penundaan proyek-proyek infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi terhadap program-program yang ada dan memprioritaskan yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

“Yang harus dilakukan gubernur adalah melihat wilayah mana yang memiliki potensi untuk mengungkit perekonomian daerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terakselerasi. Fokus utama adalah memperkuat ekonomi makro, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk ekonomi mikro, dukungan bagi UMKM dan koperasi harus lebih diperkuat,” beber Jhon.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti sektor pariwisata yang menjadi salah satu kebijakan penting. Tetapi tetap menghadapi tantangan dalam daya saing dengan daerah lain.

“Penting bagi gubernur untuk memastikan program-program yang dijanjikan dapat berjalan dengan menopang program nasional. Program pembangunan di Kalteng harus dirumuskan dan dijalankan secara proporsional, agar hasilnya merata bagi seluruh masyarakat,” jelasnya lagi.

Selanjutnya Jhon menekankan bahwa sinergi antara gubernur dan wakil gubernur dalam merumuskan kebijakan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat krusial untuk menghasilkan program strategis yang efektif.

“Dengan pengalaman yang dimiliki wakil gubernur, serta latar belakang Agustiar sebagai pengusaha yang memiliki jaringan luas, kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam mempercepat realisasi program-program pembangunan,” ungkapnya.

Dia menilai, hubungan dekat antara gubernur baru dengan gubernur sebelumnya bisa menjadi keuntungan dalam transisi pemerintahan.

“Struktur birokrasi yang sudah terbentuk tidak perlu direstrukturisasi secara besar-besaran. Evaluasi, penguatan, dan sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar program-program potensial dapat segera direalisasikan sesuai visi dan misi gubernur,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya hubungan politik gubernur dengan notabene  kelompok Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusungnya.

“Kedekatan politik ini dapat dimanfaatkan untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mendorong program strategis nasional masuk ke Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(hfz/hnd)