PALANGKA RAYA-Beberapa
hari setelah Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Kalteng sebagai
kandidat pemindahan ibu kota, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran kembali
menghadap ke Istana Negara, Selasa (14/5). Pertemuan dengan orang nomor satu di
Indonesia itu dalam rangka menindaklanjuti rencana pemindahan ibu kota ke Bumi
Tambun Bungai ini.
Sekda Kalteng Fahrizal
Fitri membenarkan hal itu, pasalnya dalam pertemuan itu gubernur Kalteng melakukan
koordinasi dan menyampaikan beberapa usulan kepada presiden secara langsung. Beberapa
usulan tersebut yakni kegiatan dalam rangka menyiapkan infrastruktur mendukung
ibu kota baru.
“Iya, pada Selasa lalu
gubernur memang menghadap bapak presiden (Ir Joko Widodo) dalam rangka
melakukan koordinasi terkait pemindahan ibu kota baru ke Kalteng,†ucapnya saat
dikonfirmasi Kalteng Pos via telepon, Sabtu (18/5).
Beberapa infrastruktur
yang menjadi usulan pembahasan di antaranya peningkatan jalan nasional trans
Kalimantan, jalan menuju pelabuhan seperti di Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan
Sigintung dan Bagendang serta jalan menuju Pelabuhan Roro di Pangkalan Bun.
“Jalan lainnya yakni jalan
yang menghubungkan antara Kalteng dengan Kalimantan Barat (Kalbar),†ucapnya mantan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotawaringin Barat (Kobar) ini.
Selain usulan jalan,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga mengusulkan terkait penyediaan food estate
hingga usulan adanya pembangunan waduk. Menurutnya, waduk ini nantinya
dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik serta pemenuhan sumber air dan
pengairan pertanian di Kalteng.
“Presiden merespon dan
akan dibicarakan selanjutnya karena ada hal-hal lain yang juga bagus dan kami akan
mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Bappenas,†beber pria yang kerap
mengenakkan peci hitam ini.
Sementara itu, pria
yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng ini
menjamin bahwa pemindahan ibu kota ke Kalteng akan tetap memperhatikan sisi
lingkungan. Seperti diketahui sebelumnya, Kalteng mendapat penghormatan sebagai
paru-paru dunia.
“Tentu pembangunan kota
nanti tetap memperhatikan sisi lingkungan, memang benar bahwa Kalteng mendapat
gelar sebagai paru-paru dunia maka kami akan tetap mempertahankan itu,â€
ujarnya.
Menurutnya, kawasan
yang ditetakan sebagai paru-paru dunia salah satunya adalah kawasan di Taman
Nasional Sebangau dan di hulunya ada kawasan jantungnya Kalimantan. Jadi,
katanya, nantinya pembangunan-pembangunan yang ada tetap memperhatikan
lingkungan.
“Nanti konsepnya Smart,
Green and Beautifull City, bicara smart berarti nanti kota yang memiliki high
tekhnologi yakni kota yang cerdas dan green adalah kota yang teduh dan hijau
sehingga tercipta kota yang indah atau disebut beautifull,†jelas mantan Kepala
DLH Kotawaringin Barat (Kobar) ini.
Tetapi, tambah dia,
semua tentu menuggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Yang pasti, Pemprov
Kalteng telah memaparkan beberapa potensi yang ada. Memang, daerah lain yang
juga menjadi kandidat pemindahan ibu kota juga memiliki keunggulan.
“Semua keputusan ada di
Pemerintah Pusat, daerah lain juga sama-sama memiliki keunggulan tetapi satu
yang tidak ada di daerah lain yakni sejarah bahwa presiden pertama RI
mengharapkan bahwa Kota Palangka Raya menjadi ibu kota negara,†pungkasnya.
Sebelumnya, terkait wacana
pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa terus dimantapkan.
Alokasi anggaran untuk pembangunan ibu kota baru ini, dipastikan tidak akan
mengganggu alokasi anggaran untuk program lainnya. Jika ditotal pembiayaannya,
mencapai Rp466 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, ada sekitar Rp8 triliun
yang digunakan untuk pengadaan lahan.
Dalam dialog
pembangunan ibu kota negara di Jakarta, Kamis (16/5), Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro telah memaparkan
estimasti-estimasi pembiayaan yang akan dikeluarkan untuk pembangunan ibu kota
baru ini. Totalnya ada empat komponen, meliputi pembangunan istana negara,
gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga pengadaan lahan.
Alokasi anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan ibu kota baru sebesar
Rp30,6 triliun. Anggaran itu akan digelontorkan dalam jangka waktu beberapa
tahun, tapi sesuai waktu pembangunan. Ia mencontohkan, adaikan dalam lima
tahun, maka setahun akan disediakan sekitar Rp6 triliun.
“Dari alokasi APBN
sebesar Rp30,6 triliun itu, sekitar Rp18,6 triliun digunakan untuk membangun
Istana Negara dan bangunan strategis untuk TNI dan Polri. Sementara Rp8 triliun
digunakan untuk pengadaan lahan dan Rp 4 triliun untuk kebutuhan ruang terbuka
hijau. Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan ibu kota diperkirakan
mencapai Rp466 triliun,†ungkap Bambang di Jakarta.
Untuk menutupi
kekurangan APBN, lanjut Bambang, sebanyak Rp340,6 triliun diharapkan bersumber
dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pihak swasta
diharapkan memberikan kontribusi sebesar Rp95 triliun. Kebutuhan anggaran yang
akan berasal dari swasta dan BUMN, kata dia, bukan menjadi pengeluaran,
melainkan investasi untuk pelaku usaha. (abw/ala)