PALANGKA RAYA – Moratorium penerimaan pegawai
negeri sipil (PNS) yang diberlakukan pemritnah pusat, beberapa tahun terakhir
berdampak pada kekurangan pegawai yang cukup signifikan. Menutupi kekurangan
pegawai itu, Pemprov Kalteng terpaksa merekrut tenaga honorer dan kontrak.
Akibatnya, tenaga honorer dan kontrak begitu
banyak atau membludak di kantor-kantor pemerintahan dan juga guru.
“Kekurangan pegawai Pemprov Kalteng itu cukup banyak, yakni sekitar 2 ribu
lebih. Ini terjadi karena adanya moratorium penerimaan PNS beberapa tahun
terakhir,” kata Kepala BKD Kalteng Katma F Dirun.
Kekurangan pegawai tersebut sangat berdampak
pada pelayanan publik. Untuk itu, perlu dilakukan pengangkatan tenaga honorer
dan kontrak.
“Penerimaan kembali baru tiga tahun terakhir
dibuka kembali. Dan itupun formasi yang dibuka hanya sedikit, seperti tahun
kemarin kita hanya mendapat jatah 300 sekian saja. Itu tentu tidak menutupi,
apalagi ada yang pensiun,” ucapnya.
Pengangkatan pegawai honorer tentu harus
dilalukan. Dan sampai saat ini jumlahnya sudah sangat banyak. “Mau tidak
mau menutupi itu harus ada pengangakatan tenaga honor. Sampai akhirnya tenaga
honorer kita banyak dan membludak. Harapan kita penerimaan tahun ini jatah
Kalteng dapat diberikan sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (arj/OL)