DAS Mentaya Disebut Paling Kritis, Walhi Kalteng Dorong Pemerintah Hentikan Pembukaan Hutan di Hulu

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah, Bayu Herinata menegaskan bahwa kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Mentaya kini berada dalam situasi paling kritis di Kalteng.

Tutupan hutan di kawasan tersebut, disebut sudah berada di bawah 30 persen. Sementara aturan mengharuskan minimal 30 persen untuk menjaga fungsi ekologis.

Bayu menyebutkan bahwa angka tersebut, menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas pembangunan, khususnya yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan.

“Dengan tutupan hutan yang sudah di bawah batas minimal, seharusnya tidak ada lagi aktivitas eksploitasi maupun konversi hutan menjadi kawasan industri perkebunan. Namun izin-izin itu tetap diberikan pemerintah, dan ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan betul-betul tidak dipertimbangkan,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut, berkontribusi pada meningkatnya potensi bencana ekologis, terutama banjir yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di wilayah Kotawaringin Timur dan sekitarnya.

“Kita sudah melihat bagaimana banjir semakin meluas dan lebih parah dari tahun ke tahun. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, hal ini mestinya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin perusahaan, terutama yang masih aktif,” kata Bayu.

Menurutnya, langkah paling memungkinkan saat ini adalah menghentikan seluruh aktivitas pembukaan hutan, khususnya di bagian hulu DAS Mentaya. Keputusan ini dinilai penting untuk menjaga area penyangga air dan memperkuat daya tampung lingkungan.

Bayu juga menambahkan bahwa WALHI Kalteng sedang melakukan pendalaman serta investigasi awal terkait perubahan tutupan hutan dan dampaknya terhadap DAS Mentaya.

“Ini belum masuk pada tahap advokasi kasus, tapi kami mengawal isu ini secara ketat. Apalagi BMKG sudah mengeluarkan peringatan potensi bencana jika tidak ada upaya mitigasi. Situasi ini harus segera direspons,” tegasnya.

Untuk itu, ia memperingatkan bahwa mengabaikan kondisi kritis tersebut dapat memicu konflik baru, mengingat tingginya kasus konflik lingkungan di Kalteng saat ini.

“Kalau aspek lingkungan dan apa yang disampaikan masyarakat tidak dipertimbangkan, potensi konflik akan meningkat. Pemerintah harus bertindak dan menempatkan keselamatan ekologis sebagai prioritas,” pungkasnya. (jef)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah, Bayu Herinata menegaskan bahwa kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Mentaya kini berada dalam situasi paling kritis di Kalteng.

Tutupan hutan di kawasan tersebut, disebut sudah berada di bawah 30 persen. Sementara aturan mengharuskan minimal 30 persen untuk menjaga fungsi ekologis.

Bayu menyebutkan bahwa angka tersebut, menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas pembangunan, khususnya yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan.

“Dengan tutupan hutan yang sudah di bawah batas minimal, seharusnya tidak ada lagi aktivitas eksploitasi maupun konversi hutan menjadi kawasan industri perkebunan. Namun izin-izin itu tetap diberikan pemerintah, dan ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan betul-betul tidak dipertimbangkan,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut, berkontribusi pada meningkatnya potensi bencana ekologis, terutama banjir yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di wilayah Kotawaringin Timur dan sekitarnya.

“Kita sudah melihat bagaimana banjir semakin meluas dan lebih parah dari tahun ke tahun. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, hal ini mestinya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin perusahaan, terutama yang masih aktif,” kata Bayu.

Menurutnya, langkah paling memungkinkan saat ini adalah menghentikan seluruh aktivitas pembukaan hutan, khususnya di bagian hulu DAS Mentaya. Keputusan ini dinilai penting untuk menjaga area penyangga air dan memperkuat daya tampung lingkungan.

Bayu juga menambahkan bahwa WALHI Kalteng sedang melakukan pendalaman serta investigasi awal terkait perubahan tutupan hutan dan dampaknya terhadap DAS Mentaya.

“Ini belum masuk pada tahap advokasi kasus, tapi kami mengawal isu ini secara ketat. Apalagi BMKG sudah mengeluarkan peringatan potensi bencana jika tidak ada upaya mitigasi. Situasi ini harus segera direspons,” tegasnya.

Untuk itu, ia memperingatkan bahwa mengabaikan kondisi kritis tersebut dapat memicu konflik baru, mengingat tingginya kasus konflik lingkungan di Kalteng saat ini.

“Kalau aspek lingkungan dan apa yang disampaikan masyarakat tidak dipertimbangkan, potensi konflik akan meningkat. Pemerintah harus bertindak dan menempatkan keselamatan ekologis sebagai prioritas,” pungkasnya. (jef)