Proses seleksi guru untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terkesan dikriminatif, tidak semua guru honorer bisa ikut seleksi menjadi abdi negara.
Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo. Meminta kepada pemerintah daerah, agar pelaksanaan tes penerimaan seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diselenggarakan di dalam daerah Kota Kuala Pembuang.
