Persoalan klasik terkait mahalnya harga elpiji 3 kg, khususnya pada tingkat pengecer atau warung-warung kecil masih menjadi dinamika di tengah masyarakat. Hal ini harus bisa diselesaikan oleh pemerintah di daerah ini. Untuk itu lah, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Achmad Rasyid meminta kepada pemerintah daerah (pemda), khususnya provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalteng agar dapat me nyelesaikan persoalan mahalnya harga elpiji bersubsidi 3 kg tersebut.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoso menilai langkah pemerintah secara nasional yang akan menyalurkan bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kesiapan awal untuk menghadapi kenaikan BBM, sangat positif.
