Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembanguna
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor,
Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai menyinkronkan langkah daerah dengan kebijakan pusat untuk menyukseskan Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Penyelesaian tata ruang di Kalimantan Tengah kembali menemui jalan buntu, setelah lebih dari satu dekade proses sinkronisasi tidak juga mencapai keputusan final.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Mekanisme dan Sinkronisasi Aspirasi DPRD ke Dalam SIPD terhadap Penyusunan APBD serta Implementa
Bupati Kapuas, H. M. Wiyatno, S.P., telah mengikuti kegiatan retret di Magelang selama delapan hari.
Kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dan diisi dengan berbagai sesi diskusi serta pembekalan dari pemerintah pusat.
Anggota DPRD Murung Raya (Mura) menyambut baik, konsultasi publik rancangan awal Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang dilaksanakan, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat.
Pemerintah Pusat memutuskan untuk menunda pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Penundaan ini berlaku baik bagi daerah yang memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun yang tidak ada gugatan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat, di ruang rapat gabungan. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas yang juga Ketua Banggar, Ardiansah, S.Hut, MM dan anggota, Selasa (7/1).
Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Kalteng nomor urut 4 Abdul Razak-Sri Suwanto (ASRI) berkomitmen memastikan bahwa pembangunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Untuk itu, program yang mereka usung bertujuan menciptakan Kalteng yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.
