Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Menggelar rapat koordinasi (Rakor) pembahasan dan penandantanganan perjanjian kerjasama (PKS) pengelolaan opsen atau pengutan tambahan pajak, menurut persentase tertentu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor (BBNKB) di Ruang Betang Lt 2 Swiss- Bell Hotel Danum Palangka Raya, Senin (30/9).
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Penataan Akses Reforma Agraria dari tanggal 25 sampai 26 November di Aula Swissbell Hotel Palangka Raya, Rabu (25/9).
Sekda Kabupaten Kapuas, Septedy memimpin rapat persiapan tim penyusun laporan pertanggungjawaban Penjabat Bupati Kapuas di Ruang Rapat Sekda Kapuas, Jumat (20/09/2024) siang.
Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Pulang Pisau menggelar rapat koordinasi. Kegiatan yang digelar, Kamis (19/9) lalu dihadiri penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran melalui Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalimantan Tengah (Kalteng) Rizky Ramadhana Badjuri menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Pulang Pisau di Asrama Haji Kota Palangka Raya, Jumat (20/9).
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, melalui Dinas Sosial, telah mengadakan rapat koordinasi (rakor) untuk mempersiapkan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kota Palangka Raya.
Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi (rakor), Senin (9/9). Rakor yang dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Ir H Darliansjah MSi itu bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah(PD), sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kapuas.
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani. Melaksanakan rapat koordinasi (rakor) persiapan cetak sawah rakyat tahun 2024 Kabupaten Pulang Pisau yang diselenggarakan di ruang rapat Bupati, Jumat (6/9).
Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Ir. H. Darliansjah, M.Si menekankan pentingnya evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
