Persetujuan DPRD terhadap skema multi-years menjadi langkah penting Pemkab Barito Utara untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur tanpa terhambat siklus anggaran tahunan.
Agustiar menegaskan, dukungan dan intervensi pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan regulasi yang selama ini membatasi gerak daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi kendala serius dalam merealisasikan proyek strategis akibat keterbatasan kewenangan di kawasan hutan dan lahan.
Bahlil memastikan Kalteng menjadi pusat baru hilirisasi nasional dengan dua proyek strategis—pasir kuarsa dan alumina—yang ditargetkan mulai dibangun pada 2026.
