Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) yang digelar oleh Satuan Tugas (Satgas) Pendampingan, Pengawalan, dan Pencegahan Bidang Hukum (P3H), Program Ketahanan Pang
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal program-program prioritas yang telah dijanjikan oleh Wali Kota Palangka Raya.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga kontrak, ikut serta menyambut kedatangan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo di halaman Istana Isen Mulang Palangka Raya, Selasa (4/3/2025).
Megawati Soekarnoputri dinilai seperti ingin mengacak-acak program Presiden Prabowo terkait perintah kepada kadernya untuk tak ikut retret ke Magelang, Jateng.
Pemerintah daerah diminta untuk mendukung dan melaksanakan program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tengah menyiapkan berbagai program guna menyambut bulan suci Ramadan. Salah satu program yang paling dinantikan oleh masyarakat adalah Pasar Ramadan. Ya, Pasar Ramadan dipastikan kembali hadir tahun ini dengan konsep yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam bakal mengganggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Atas ancaman itu, TNI-Polri memastikan bakal mengamankan fasilitas pendidikan dan sekolah-sekolah di Papua agar program tersebut dapat terlaksana.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DISKOMINFOSANTIK) Agus Siswadi berharap LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dapat terus meningkatkan kualitas program-programnya. Selain itu, senantiasa juga untuk menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.
Pemerintah Pusat memutuskan untuk menunda pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Penundaan ini berlaku baik bagi daerah yang memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun yang tidak ada gugatan.
