Kader PDI Perjuangan yang  juga Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Sigit Widodo mengaku tak ingin bicara banyak terkait Pilkada. Alasannya, dirinya sebagai kader partai tahu betul aturan partai.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) makin optimistis untuk mengajukan Junaidi menjadi salah satu kandidat calon Wali Kota Palangkaraya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Tahapan pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2024 ini masih terus berjalan. Bahkan untuk di Kabupaten Seruyan sudah melaksanakan tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.
Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, S.IP, memberikan dukungan, dan merestui Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi, ST, untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan November 2024 mendatang.
Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit K Yunianto (SKY). Mengatakan, bahwa peran Brimob dalam menanggulangi ancaman gangguan kamtibmas yang berintensitas tinggi, juga diharapkan dapat mengamankan situasi sejak proses pengamanan pemilu agar tetap damai.
PP Muhammadiyah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mengatur ketentuan pencalegan. Pengurus yang maju sebagai caleg diharuskan nonaktif dari jabatannya. Baik caleg DPR RI, DPRD, maupun DPD RI. Aturan itu berlaku sejak daftar calon tetap (DCT) diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah (Kalteng) Sastriadi mengungkapkan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait persiapan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Hal itu, ia sampaikan saat kegiatan coffe morning bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng di Kantor KPU Kalteng, Jumat (25/8).
Bendahara DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno dikabarkan bakal maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan menyalonkan diri sebagai bupati Kapuas pada Pemilu 2024.
Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak tahun 2022 di Kabupaten Barito Selatan berpotensi terhambat, bahkan tertunda. Pasalnya, anggaran yang diperlukan untuk pesta demokrasi tingkat desa itu mengalami kekurang sekitar Rp786 juta.
