Gerakan Pemuda Melawan Korporasi mempertanyakan tanggung jawab perusahaan terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Mereka mendesak adanya audit serta transparansi
PBS yang tidak menghadiri RDP soal plasma 20 persen bakal dipanggil ulang oleh DPRD Kotim. Jika tetap tidak kooperatif, sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha siap diterapkan.
Disbun Kalteng tandatangani MoU terkait sinkronisasi data tenaga kerja perusahaan sekaligus menerima surat dukungan terhadap inovasi platform Dayakerja.id, di Aula Disbun Kalteng Kamis (20/11/2025).
PT Makin Group menanggapi isu terkait izin hak guna usaha (HGU) anak perusahaannya yang menjadi sorotan. Sejumlah perusahaan di bawah naungan Makin Group disebut dalam pemberitaan sebelumnya, memuncul
