Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha menekankan pentingnya penguatan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat guna menjaga kelestarian ekosistem sungai.
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan menutup celah kebocoran pajak untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Da
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, menekankan pentingnya pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman (mamin) menjelang Hari Raya Idulfitri.
Sejauh ini, kelangkaan LPG 3 kg menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah. Begitu juga di Kota Palangka Raya. Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, H.M Khemal Nasery menyebut bahwa persoalan ini merupakan isu nasional dan perlu penanganan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin memperketat pengawasan harga gas elpiji 3 kg untuk memastikan harga tetap sesuai dengan yang ditetapkan di pangkalan.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, bersama jajarannya, meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Bukit Tunggal dan SMPN 3 Palangka Raya, Rabu (22/1/2025).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas harus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan dilaksanakan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah, S.Hut, MM.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra, agar meningkatkan pemantauan dan pengawasan dipenghujung Tahun 2024 ini. Sehingga bisa dipastikan seluruh program terealisasi baik dan maksimal.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan, menegaskan pentingnya pengawasan ketat pada setiap tahapan pembangunan dan proyek pengadaan barang serta jasa di wilayahnya. Hal ini dinilainya sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya baru-baru ini menerima kunjungan dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka pengawasan terkait perizinan depot air minum isi ulang.
