Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung menyebut, pembangunan perekonomian ke depan mengalami tantangan yang semakin berat, lebih menantang dari periode-periode sebelumnya.
Pemprov Kalteng tetap menerima kebijakan pemerintah pusat terkait penurunan dana TKD, tetapi tetap memberikan masukan agar pemerintah pusat memberi ruang fiskal yang lebih longgar bagi daerah.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi menyayangkan terjadinya penurunan signifikan pada dana TKD dari pemerintah pusat untuk Kalteng pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Pemprov Kalteng memastikan akan melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan prioritas menyusul turunnya alokasi APBD dari Rp10,2 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp7,3 triliun pada tahun 2026
