DPRD Kota Palangka Raya menunda pembahasan Raperda Risiko Bencana setelah Pemko Palangka Raya meminta waktu maksimal dua bulan untuk menyempurnakan substansi regulasi tersebut.
Pemko Palangka Raya memulai penyusunan Kajian Risiko Bencana dan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah 2026 untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana.
Masyarakat diminta tidak khawatir memberikan data dalam Sensus Ekonomi 2026 karena informasi yang dihimpun dijamin aman dan digunakan untuk kepentingan pembangunan.
Pemerintah Kota Palangka Raya. Memastikan hingga saat ini masih mempertahankan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, dan belum berencana mengalihkannya menjadi tenaga ou
Pemko Palangka Raya menertibkan sejumlah kafe di kawasan permukiman dan menegaskan rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi tempat usaha wajib menyesuaikan perizinan sesuai ketentuan.
Sekda Kota Palangka Raya Arbert Tombak meminta seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi dan sinergi untuk mendukung implementasi digitalisasi perlindungan sosial yang terintegrasi dan efektif.
Pemko Palangka Raya menegaskan komitmennya mendukung perluasan digitalisasi perlindungan sosial guna meningkatkan integrasi data dan akuntabilitas penyaluran jaminan sosial kepada masyarakat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin. Mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif menyusul meninggalnya narapidana kasus pembunuhan sekaligus mantan anggota polisi, Anto
