Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Timur (Kotim) 2024 telah resmi berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih untuk periode 2025-2030.
Pengelolaan dana desa yang tidak transparan berpotensi merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan di pedesaan. Menyadari hal ini, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa agar sesuai dengan peruntukannya.
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2024 yang diajukan pasangan Sanidin-Siyono, Bupati Kotim terpilih H Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah itu untuk menjaga persatuan dan keamanan demi kelancaran pembangunan daerah.
Mal Pelayanan Publik (MPP) Habaring Hurung, yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Timur terus berupaya meningkatkan kualitas layanan.
Selain langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko banjir.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat mediasi. Guna menyelesaikan tuntutan masyarakat Desa Tumbang Penyahuan terkait pembangunan kebun plasma oleh PT Agro Wana Lestari (AWL) dan PT Karya Makmur Sejahtera (KMS).
